KHAFIDZ.png

JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) didesak memeriksa Ketua MK <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=anwar%2520usman">Anwar Usman</a> buntut putusan perkara persyaratan calon presiden (capres)–calon wakil presiden (cawapres).&nbsp;Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman mengetuk palu dengan putusan yang membuka peluang capres–cawapres belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan asal berpengalaman menjadi kepala daerah. Putusan tersebut menimbulkan reaksi banyak pihak.&nbsp;Advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (Aliansi) mendesak Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK melaksanakan tugas pengawasan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=mahkamah%2520konstitusi">MK</a> dengan memeriksa Ketua MK tersebut. Pasalnya terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=anwar%2520usman">Anwar Usman</a>.&nbsp;“Terkhusus terkait prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, yang diatur dalam Pasal 15 UU MK,” ujar Advokat Alumni Universitas Gadjah Mada Mangatta Toding Allo dalam keterangannya, dikutip Selasa, 17 Oktober 2023.&nbsp;Ia menambahkan soal kode etik juga tertuang dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/malaysia-susul-indonesia-tarik-diri-dari-frankfurt-book-fair-2023">Malaysia Susul Indonesia Tarik Diri dari Frankfurt Book Fair 2023</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/didenda-ojk-rp-100-juta-ini-kata-bank-bca">Didenda OJK Rp100 Juta, Ini Kata Bank BCA</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/putin-temui-xi-jinping-di-beijing-siap-perkuat-kemitraan-tanpa-batas">Putin Temui Xi Jinping di Beijing, Siap Perkuat Kemitraan 'Tanpa Batas'</a></li></ul>Aliansi menyayangkan MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon terhadap materi dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya hal itu akan berlaku pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.“Implikasi putusan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=mahkamah%2520konstitusi">MK</a> ini memungkinkan bagi seorang yang belum genap berusia 40 tahun memiliki kesempatan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Advokat Alumni Universitas Padjadjaran Romy Jiwaperwira. Hal ini memperluas kesempatan dari sebelumnya wajib harus berusia minimal 40 tahun.Sebelumnya, MK telah membacakan putusan terhadap sejumlah perkara permohonan ambang batas usia calon presiden (capres) – calon wakil presiden (cawapres) pada Senin, 16 Oktober 2023.&nbsp;Pembacaan putusan yang disiarkan live melalui saluran Youtube Mahkamah Konstitusi terkait materi dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal batas usia calon presiden dan wakil presiden.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ini-5-kontroversi-warren-buffet-orang-terkaya-keenam-di-dunia">Ini 5 Kontroversi Warren Buffet, Orang Terkaya Keenam di Dunia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengenal-anwar-usman-ketua-mk-yang-tolak-gugatan-batas-usia-capres-cawapres">Mengenal Anwar Usman, Ketua MK yang Muluskan Gibran Maju Cawapres 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bank-bank-syariah-protes-terkait-pemisahan-uus-begini-klarifikasi-ojk">Bank-Bank Syariah Protes Terkait Pemisahan UUS, Begini Klarifikasi OJK</a></li></ul>Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak permohonan dalam perkara nomor Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Akan tetapi ketika memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK justru mengabulkan sebagian dari petitum yang diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) itu.&nbsp;Dengan begitu, MK memberikan peluang kepada seorang yang belum berusia 40 tahun menjadi capres – cawapres asalkan telah berpengalaman menjadi kepala daerah. Hal tersebut menimbulkan dissenting opinion (perbedaan pendapat) di internal hakim konstitus. Ada empat hakim yang mengajukan dissenting opinion yakni Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.&nbsp;

CHRISNA.png

Mantan Ketua MK Anwar Usman (Foto: Mahkamah Konstitusi)

berita_1647226820_1c839f698a2984b67c72.jpg

Advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (Aliansi) mendesak Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK melaksanakan tugas pengawasan MK dengan memeriksa Ketua MK tersebut. Pasalnya terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan Anwar Usman. 

Rekomendasi

Majelis Kehormatan MK Didesak Periksa Anwar Usman