JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan&nbsp;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Pembangunan&nbsp;Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) atas PT Centurion Perkasa Iman (PTCPI).Keputusan MA itu tertuang pada&nbsp;putusan Kasasi No. 900 K/Pdt.Sus-KPPU/2021&nbsp;yang dikeluarkan&nbsp;pada 4 Agustus 2021.&nbsp;Hal ini mengukuhkan putusan KPPU yang&nbsp;menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1 miliar kepada emiten konstruksi pelat merah tersebut.Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan, dengan adanya&nbsp;putusan MA tersebut,&nbsp;maka PTPP wajib membayarkan denda yang harus disetor ke&nbsp;kas&nbsp;negara sebagai&nbsp;setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.“Denda tersebut dibayarkan&nbsp;paling lama 30 hari setelah diputuskan berkekuatan hukum tetap&nbsp;(inkracht), sebagaimana isi&nbsp;amar&nbsp;putusan KPPU,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ternyata-ojk-tak-membedakan-bank-digital-dan-konvensional">Ternyata OJK Tak Membedakan Bank Digital dan Konvensional</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/studi-orang-dengan-varian-delta-bisa-tularkan-virus-2-hari-sebelum-alami-gejala">Studi: Orang dengan Varian Delta Bisa Tularkan Virus 2 Hari Sebelum Alami Gejala</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengenal-modus-modus-investasi-ilegal-seperti-binomo-dan-octa-fx">Mengenal Modus-Modus Investasi Ilegal Seperti Binomo dan OctaFX</a></li></ul>Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan&nbsp;(3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan&nbsp;Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), keterlambatan atas pembayaran denda&nbsp;tersebut, akan dikenakan denda sebesar 2% per bulandari nilai denda.<h4>Kronologis</h4>Sebagai kronologis,&nbsp;sidang&nbsp;majelis KPPU telah menjatuhkan&nbsp;putusan atas&nbsp;perkara tersebut pada 11 Februari 2021 dan menyatakan PTPP terbukti secara&nbsp;sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57&nbsp;Tahun 2010.Dengan aturan tersebut, PTPP dihukum&nbsp;untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar&nbsp;serta&nbsp;menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya&nbsp;30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.&nbsp;Selanjutnya,&nbsp;PTPP mengajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta&nbsp;Pusat (PN Niaga Jakpus) dan berujung pada penolakan permohonan Keberatan pada&nbsp;4 Maret 2021. Kemudian, PTPP melakukan upaya lanjutan melalui Kasasi keMahkamah Agung RI pada 23 Juni 2021.Pada akhirnya&nbsp;per 4 Agustus 2021,&nbsp;Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menolak permohonan&nbsp;kasasi oleh PTPP.&nbsp;Dengan demikian, Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan wajib&nbsp;dilaksanakan oleh PTPP.

DREAN.png

LAILA.png

BUMN konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

IMG_20210619_083157.jpg

KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1 miliar kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

Rekomendasi

MA Kuatkan Putusan KPPU, PTPP Wajib Bayar Denda Rp1 Miliar ke Negara