JAKARTA– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 12 rumusan dan tindak lanjut pada Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Rakornas KPH) di Yogyakarta pada 24-25 Juli 2019.&nbsp;



Dalam mewujudkannya, KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan seluruh pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani sektor kehutanan. “Rumusan yang akan diambil dalam pengembangan KPH ke depannya dapat menjadi acuan bagi setiap kementerian dan pemerintah provinsi melalui dinas-dinasnya sesuai kewenangan masing-masing,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK,Djati Witjaksono Hadi melalui keterangan, Jumat (2/8).&nbsp;



Djati menjelaskan, 12 rumusan dan tindak lanjut pada Rakornas KPH&nbsp;adalah&nbsp;melakukan langkah-langkah integrasi pembangunan KPH ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),&nbsp;&nbsp;meningkatkan eselonering Kepala KPH dari IIIBmenjadi IIIA, identifikasi kebutuhan regulasi terkait Norma-Standar-Prosedur-Kriteria(NPSK)untuk menjadi acuan langkah/kegiatan KPH di lapangan,&nbsp;serta&nbsp;mempertegas dan memperjelas peran KPH sebagai organisasi tapak dalam pelaksanaan program dan kegiatan eselon I.&nbsp;



Ada pula rencana&nbsp;pembenahan penatausahaan&nbsp;penerimaan negara bukan pajak (PNBP)&nbsp;di wilayah KPH yang sudah memanfaatkan potensi hutan, peningkatan pemenuhansumberdaya manusia&nbsp;KPH baik kompetensi&nbsp;maupun&nbsp;jumlahnya, sistem pencegahan kebakaran hutan,&nbsp;dan pengaturan secara konkret&nbsp;tata hubungan kerja KPH dan stakeholder di tingkat tapak.



Rumusan lainnya adalah&nbsp;penggunaan dana&nbsp;dana bagi hasil reboisasiuntuk operasionalisasi KPH selain&nbsp;rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). KLHK juga mendorong&nbsp;pengaturan sarana-prasarana pendukung operasional pemanfaatan hutan di KPH melalui skema kerja sama, penerapan&nbsp;badan layanan umum daerah, serta&nbsp;penetapan&nbsp;Taman Hutan Raya.



Djati&nbsp;menambahkan, Kementerian Dalam Negeri&nbsp;juga memberikan dukungan terkait&nbsp;penyelesaian&nbsp;pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen, penguatandan penataan kelembagaan KPH di daerah, pengembangan keuangan&nbsp;Unit Pelaksana Teknis Daerah,&nbsp;hingga&nbsp;sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan kebijakan KPH dalam pembangunan daerah.



Kementerian&nbsp;Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga&nbsp;memberikan dukungan dalam kebijakan penguatandan kecukupan&nbsp;SDM yang kompeten melalui alokasi&nbsp;aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN&nbsp;di KPH.“Sementara DinasKehutanan Provinsi&nbsp;mendukung agar menyelesaikan integrasi perencanaan, penyelesaian&nbsp;sarana dan prasarana serta&nbsp;dukungan manajemen KPH,”&nbsp;pungkas Djati.

JAKARTA– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 12 rumusan dan tindak lanjut pada Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Rakornas KPH) di Yogyakarta pada 24-25 Juli 2019. Dalam mewujudkannya, KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan seluruh pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani sektor kehutanan. [&hellip;]

Rekomendasi

Rakornas Kesatuan Pengelolaan Hutan Rumuskan 12 Program