JAKARTA –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten,
dan 98 Kota di Indonesia, sebanyak 508 daerah yang telah melaksanakan realokasi
dan refocusing anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).



Belum
tercapainya 100% daerah yang melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2020 tentang&nbsp; Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan C0VID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah ini
membuat Kemendagri terus Pemda yang saat ini dilaporkan masih dalam tahap
penghitungan anggaran. &nbsp;



“Sejak diterbitkan
dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 2 April 2020, kami
selalu pantau agar seluruh Pemda menjalankan instruksi tersebut,” kata Plt.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto di Jakarta, Senin 13
April 2020.



Adapun
refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang dimaksud diarahkan kepada tiga
hal, yakni penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan. Kemudian
untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing
tetap hidup dan untuk penyediaan jaring pengaman sosial.



Sebanyak 508
daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan ini mengambil
dari kegiatan, hibah atau bantuan sosial (bansos), dan Belanja Tidak Terduga
(BTT). Masing-maisng Pemda dapat menyesuaikan kemampuan sumber pengalihan dana
daerahnya.



“Ada yang hanya
lewat kegiatan atau bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya,
34 daerah lainnya belum melaporkan. Tapi prinsipnya, semua provinsi sudah
menganggarkan untuk penanganan kesehatan,” jelas dia.



Sebagai
informasi, Pemda diminta selambat-lambatnya tujuh hari setelah instruksi
diterbitkan melakukan recofusing dan realokasi anggaran untuk penangan C0VID-19.
Apabila daerah tidak kunjung melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran
tersebut, pihak Kemendagri akan melakukan pemeriksaan.

ANANDA.png

mail1993

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota di Indonesia, sebanyak 508 daerah yang telah melaksanakan realokasi dan refocusing anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Belum tercapainya 100% daerah yang melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan C0VID-19 di Lingkungan [&hellip;]

Rekomendasi

Pusat Terus Pepet Daerah yang Belum Realokasi APBD untuk COVID-19