JAKARTA- Presiden Joko Widodo meminta para bupati untuk tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.



&#8220;Jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja,&#8221; kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Maret 2021.



&#8220;Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19,&#8221; tambah Presiden.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


Konsolidasi anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendatail.



&#8220;Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? Outcome-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,&#8221; ungkap Presiden.



Presiden Jokowi pun memperingatkan agar jangan seluruh anggaran dibelanjakan ke seluruh pos belaja. &#8220;Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana,&#8221; tambah Presiden.



Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran yang menjadi prioritas. &#8220;Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana,&#8221; tegas Presiden.



<h6>Prioritas Anggaran</h6>



Bila para bupati membuat prioritas anggaran maka rakyat akan mengingat kerja para bupati. &#8220;Rakyat akan ingat &#8216;wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua&#8217;. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!&#8221; ungkap Presiden.



Dengan membuat prioritas anggaran, menurut Presiden Jokowi, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.



&#8220;Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,&#8221; tambah Presiden.



Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.



&#8220;Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan &#8216;money follow program&#8217;, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan,&#8221; ungkap Presiden.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar Youtube Setkab)

jokowi-nipa-nipa

JAKARTA- Presiden Joko Widodo meminta para bupati untuk tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran. &#8220;Jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja,&#8221; kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Maret 2021. &#8220;Penting sekali, dan [&hellip;]

Rekomendasi

Presiden ke Bupati: Anggaran Jangan Diecer-ecer