JAKARTA – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat.



Hal
ini dibuktikan oleh kenaikan sejumlah harga bahan pokok, terutama di tengah pandemi
COVID-19.



Peneliti
CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, keterlambatan pengurusan rekomendasi impor
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis komoditas pangan.



“Padahal
proses pengurusan impor membutuhkan waktu yang tidak sedikit,” ujarnya dalam
keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2020.



Kondisi
ini, lanjutnya, diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya
kepanikan masyarakat sehingga permintaan melonjak, serta transportasi dan logistik
mengalami disrupsi.



Berdasarkan pantauan CIPS terhadap Indeks Bulanan Rumah Tangga (Indeks BU RT), harga bawang putih pada bulan Maret mengalami kenaikan mencapai Rp74.600 per kilogram. 



Hal ini terjadi pula pada gula yang naik hampir dua kali lipat dari Rp10.900 menjadi Rp18.750 per kilogram. Sementara itu, harga bawang bombai yang naik menjadi Rp150.000 per kilogram.



Ann
mengungkapkan, kondisi ini sangat disayangkan. Menurutnya, di tengah situasi
sulit saat ini, ketahanan pangan merupakan prioritas utama selain kesehatan publik.



Meskipun
demikian, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membebaskan
persyaratan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih dan bawang bombay sebagai upaya
menstabilkan harga.



“Untungnya,
pemerintah telah menanggapi krisis ini dengan membebaskan SPI dan RIPH,” kata
Ann.



Namun,
di sisi lain, kata Ann, kriris pangan ini membuktikan bahwa masyarakat
Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tantangan utama yang
dihadapi oleh pertanian Indonesia, meliputi lahan yang tidak mencukupi, iklim
yang tidak tepat untuk penanaman komoditas tertentu, dan lain sebagainya.



Ia
berharap, ke depan pemerintah dapat mengevaluasi berbagai kebijakan terkait ketahanan
pangan agar masyarakat, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan,
masih dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan aman.

WhatsApp Image 2021-07-16 at 09.29.50.jpeg

Ilustrasi petani Indonesia. Sumber: jurnas.com

jurnas

JAKARTA – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh kenaikan sejumlah harga bahan pokok, terutama di tengah pandemi COVID-19. Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, keterlambatan pengurusan rekomendasi impor menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis komoditas pangan. “Padahal proses pengurusan impor [&hellip;]

Please, Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Ketahanan Pangan Masyarakat