JAKARTA – Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) mewajibkan perusahaan yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas
Kegiatan Industri (IOMKI) untuk melaporkan operasional dan mobilitas kegiatan
industrinya.



Kebijakan tersebut
tertuang dalam Surat Edaran Menperin 8/2020 tentang Kewajiban Pelaporan bagi
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IOMKI.



“Perusahaan wajib
memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan protokol kesehatan
penanganan COVID-19,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita
di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.



Laporan tersebut,
tambahnya, harus diunggah secara berkala setiap akhir minggu melalui portal SIINAs
(siinas.kemenperin.go.id). Apabila laporan tidak disampaikan hingga tiga kali
berturut-turut, sanksi administratif akan dikenakan berupa pencabutan IOMKI.



Sementara itu, Direktur
Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin
Doddy Rahadi menyampaikan, sebanyak 71 perusahaan pengelola kawasan industri
telah mengajukan IOMKI.



“Kawasan industri tetap
dapat menjalankan kegiatan industri yang terintegrasi, seperti operasional
pabrik, administrasi perkantoran, maupun mobilitas terkait bahan baku, bahan
penolong, barang jadi, dan pekerja,” ujar Doddy dalam siaran tertulis, Selasa,
28 April 2020.



Doddy menegaskan,
pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan
terkait pembahasan aktivitas perusahaan dan kawasan industri selama
pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



Koordinasi tersebut
melibatkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.



Menurutnya, untuk
mengawasi penerapan SOP protokol kesehatam, Kemenperin melibatkan tim untuk
turun ke lapangan.



“Kuncinya adalah
penerapan protokol kesehatan, kami mendukung perlunya sinergi untuk pengawasan,”
kata Doddy. &nbsp;

WhatsApp Image 2021-07-16 at 09.29.50.jpeg

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan perusahaan yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) untuk melaporkan operasional dan mobilitas kegiatan industrinya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menperin 8/2020 tentang Kewajiban Pelaporan bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IOMKI. “Perusahaan wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan protokol kesehatan penanganan [&hellip;]

Rekomendasi

Perusahaan Pemegang IOMKI Wajib Laporkan Aktivitas