Jakarta &#8211; Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani meminta pemerintah untuk segera melakukan penegasan
kewenangan, tugas dan fungsi antarinstitusi yang menangani tata kelola
penempatan dan perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) perikanan yang implementatif.



&#8220;Yang harus segera dilakukan ialah membangun database
terpadu terintegrasi antarinstitusi terkait,&#8221; katanya dalam keterangan
tertulis Sabtu 9 Mei 2020.



Institusi tersebut di antaranya Kementerian Perhubungan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Luar Negeri serta membentuk tim investigasi melalui internal BP2MI.



Selain itu, juga diperlukan sinergi koordinasi
antarkementerian dan lembaga untuk penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindak pidana bidang ketenagakerjaan serta
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).



Hal tersebut disampaikan terkait adanya pelarungan jenazah
ABK asal Indonesia dari kapal berbendera China beberapa waktu lalu. Mereka
ialah Muh Alfatah asal Sulawesi Selatan yang dilarung dari atas Kapal Long Xing
pada akhir Desember 2019.



Kemudian Sepri asal Sumatera Selatan yang bekerja di agen
luar negeri Orient Commercial and Trade Company (Fiji) dan agen dalam negeri
Karunia Bahari Samudera dilarung pada akhir Desember 2019. Terakhir, Ari yang
dilarung awal April 2020.



Ia mengatakan kejadian tersebut tentunya memicu harus
dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap manning agency.



Termasuk di dalamnya terhadap pelaku fisik, pengurus
perusahaan serta pemilik manfaat dengan dasar hukum yang digunakan pasal 87
Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan pasal 13
Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu memeriksa dan
mengevaluasi kepatuhan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
serta penjatuhan sanksi dalam hal manning agency Surat Izin Usaha Perekrutan
dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).



Begitu pula dengan kementerian terkait lainnya telah
melakukan tindakan termasuk Kementerian Luar Negeri sesuai kewenangannya yakni
mengirim nota diplomatik kepada Pemerintah China.



&#8220;Ini bersifat mendesak Pemerintah Tiongkok bekerja sama
dengan Pemerintah RI dengan penegakan hukum yang maksimal kepada Dalian Ocean
Fishing dan Ship Owner dari Kapal Long Xin 629, Long Xin 605, Long Xin 606,
Tyan Yu 8 terkait pemenuhan hak-hak ABK,&#8221; ujarnya.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

14 ABK WNI tiba di Indonesia pada Jumat, 8 Mei 2020. / Twitter @IdEmbassy_Seoul

abk-wni-di-kapal-china

Jakarta &#8211; Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meminta pemerintah untuk segera melakukan penegasan kewenangan, tugas dan fungsi antarinstitusi yang menangani tata kelola penempatan dan perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) perikanan yang implementatif. &#8220;Yang harus segera dilakukan ialah membangun database terpadu terintegrasi antarinstitusi terkait,&#8221; katanya dalam keterangan tertulis Sabtu 9 Mei 2020. [&hellip;]

Rekomendasi

Perlu Kewenangan Antarinstitusi Untuk Lindungi Anak Buah Kapal