Penyaluran PNBP Perikanan Untuk Pembangunan Sektor Kelautan dan Kesejahteraan Nelayan

12 Oktober 2021 14:02 WIB

Penulis: Ismail Pohan

Editor: Ismail Pohan

Nelayan beraktivitas di kios hasil tangkapan laut Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa, 12 Oktober 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia (trenasia.com)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga pembangunan kampung nelayan maju.

KKP mencatat, PNBP sumber daya alam perikanan tangkap hingga September 2021 mencapai Rp 407,4 miliar. Sebanyak 5.265 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap telah diterbitkan per 29 September 2021. Dokumen tersebut terdiri dari 945 surat izin usaha perikanan, 3.877 surat perizinan berusaha penangkapan ikan dan 443 perizinan berusaha pengangkutan.

Estimasi PNBP perikanan tangkap tahun 2021 akan melebihi tahun 2020 yang mencapai Rp 643,6 miliar. Dengan demikian, cakupan program bantuan untuk masyarakat dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga menjadi lebih banyak.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan juga menunjukkan angka yang positif. Hingga kuartal I tahun 2021, PDB perikanan melonjak hingga 9,69%. Kenaikan ini juga diiringi dengan meningkatnya nilai tukar nelayan hingga 105,46 pada bulan Agustus 2021 (Data BPS 2021).

Seperti diketahui, peraturan teranyar terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan telah diterbitkan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terbitnya peraturan tersebut menjadi landasan bagi program prioritas peningkatan PNBP yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menerapkan PNBP pasca produksi untuk membangun rasa keadilan bagi stakeholder dan juga negara.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, meningkatnya PNBP sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk kesejahteraan nelayan. Selain itu juga akan digunakan kembali untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih modern. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Berita Terkait