ANANDA.png

JAKARTA &#8211; Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada kawasan perumahan. 



Wacana yang
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ini dijawab Basuki jika penghilangan
Amdal ini tidak memengaruhi aspek keselamatan bangunan. Selain itu, tidak semua
lokasi pembangunan perumahan dapat bebas Amdal.



“Itu kalau ada
Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),” katanya, dilansir dari Kontan
(06/01).



Melalui RTRW
inilah yang akan menentukan zona mana yang layak dibangun sebagai kawasan perumahan.
Jika lokasi pembangunan sudah tepat, pengembang tidak perlu lagi mengurus izin
Amdal.



Usulan lain yang
tidak kalah menarik adalah penghapusan Izin Mendirikan Bangunan yang diguliskan
Kementerian Agraria dan Tatat Ruang/ Badan Pertahanan Nasional. Salah satu
alasan munculnya sejumlah gagasan ini tidak lain untuk menarik investasi lebih
banyak ke dalam negeri. 



Ide penghapusan ini
masih terus dibahas dalam rancangan Undangan-undangan (RUU) omnibus law
Cipta Lapangan Kerja. 



“Selain masalah
Amdal, poin penting dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja adalah terbukanya
kemungkinan Pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Daerah yang bermasalah,” ungkap
Dini Shanti Purwono, Staf Khusus Presiden.

mantan-menteri-keuangan-sri-mulyani-indrawati-meninggalkan-kompleks-istana-kepresidenan-di-jakarta-selasa-22-10-2019

Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Penghapusan Amdal Perumahan Masih Terus Dikaji

JAKARTA &#8211; Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada kawasan perumahan. Wacana yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ini dijawab Basuki jika penghilangan Amdal ini tidak memengaruhi aspek keselamatan bangunan. Selain itu, tidak semua lokasi pembangunan perumahan dapat bebas Amdal. “Itu kalau ada Rancangan [&hellip;]

Rekomendasi

Menteri PUPR Akui Amdal Perumahan Bakal Dihapus