Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) mencatat ada sebanyak 2.256 permohonan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).



Kepala Dinas PM dan PTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra menyebutkan sejak 15-21 Mei 2020 terdapat 77.894 pengunjung situs corona.jakarta.go.id yang mengakses layanan perizinan SIKM.



&#8220;Kami terus melakukan penelitian teknis dan validasi. Ada 119 SIKM yang sudah diterbitkan, 301 menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab, dan 976 permohonan ditolak atau tidak disetujui,&#8221; kata Benni di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2020.



Dijelaskannya, waktu penyelesaian permohonan perizinan tergantung dari lamanya validasi penjamin/penanggungjawab serta kelengkapan berkas persyaratan. Jika sudah benar dan lengkap, maka estimasi waktu penyelesaian permohonan SIKM cukup satu hari kerja.



&#8220;Durasi waktu penjamin/penanggung jawab melakukan validasi perizinan SIKM rata-rata selama lima jam dari permohonan diajukan, bahkan ada yang divalidasi penjamin hanya 1,2 menit,” tambah Benni.



Namun, dikatakan Benni, jika penjamin/penanggungjawab tidak melakukan validasi lebih dari 3&#215;24 jam maka permohonan otomatis dibatalkan dan ditolak. Permohonan ditolak sebab pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan.



&#8220;Salah satunya, kegiatan perjalanan pemohon tidak termasuk dalam penugasan/bidang pekerjaan di sebelas sektor yang diizinkan selama pandemi COVID-19,&#8221; jelasnya.



Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 47/2020, SIKM diberikan kepada orang atau pelaku usaha yang melakukan perjalanan karena keperluan mendesak dan pekerja yang karena tugas dan/atau bidang pekerjaannya termasuk dalam sebelas sektor yang diizinkan untuk beroperasi.



Adapun, sebelas sektor tersebut yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, dan inudstri pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



Kemudian, sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu.



Pelayanan perizinan ini juga diberikan untuk warga yang perlu bepergian masuk/keluar DKI Jakarta karena kondisi darurat, antara lain seperti sakit atau keluarga meninggal.



&#8220;Kami memastikan seluruh proses verifikasi penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan perizinan/non-perizinan senantiasa dilakukan dengan benar dan tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,&#8221; tandasnya.

Petugas Polantas bersama Dinas Perhubungan (Dishub) melaksanakan pengawasan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jalan Raya Bogor perbatasan Depok-Jakarta, Jumat (10/4/2020). Petugas memberhentikan kendaraan untuk mengimbau kewajiban memakai masker dan aturan penumpang dalam satu kendaraan. Polisi pun mengingatkan warga jika tidak ada keperluan penting atau mendesak agar kembali ke rumah. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

pengawasan-perbatasan-psbb

Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) mencatat ada sebanyak 2.256 permohonan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Kepala Dinas PM dan PTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra menyebutkan sejak 15-21 Mei 2020 terdapat 77.894 pengunjung situs corona.jakarta.go.id yang mengakses layanan perizinan SIKM. &#8220;Kami terus melakukan penelitian teknis [&hellip;]

Rekomendasi

Pemprov DKI Kebanjiran Permohonan Surat Izin Keluar Masuk