Jakarta &#8211; Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta
gubernur di seluruh Indonesia memastikan setiap perusahaan membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) bagi karyawan.



&#8220;THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan
pengusaha kepada pekerja. Ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan,&#8221;
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulisnya Sabtu
9 Mei 2020. 



Menteri juga telah mengeluarkan surat edaran M/6/HI.00.01/V/2020
terkait masalah tersebut. Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida meminta para
gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja
sesuai ketentuan perundang-undangan. &#8220;Ini kewajiban yang harus dibayar
oleh pengusaha kepada pekerja,&#8221; katanya.



Dalam surat edaran THR tersebut, juga disebutkan apabila
perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas
persoalan tersebut hendaknya dibicarakan antara kedua belah pihak.



&#8220;Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha
tidak mampu membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didiskusikan
secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan,&#8221; ujarnya.



Dalam surat edaran itu dialog pengusaha dan pekerja dapat
menyepakati beberapa hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR
secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, pembayaran dapat dilakukan bertahap.



Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada
waktu yang ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan
penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan
cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.



Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut
harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar, termasuk denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020. &#8220;Sesuai
ketentuan perundang-undangan secara administrasi tetap ada dendanya,&#8221;
ujarnya.



Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2020 efektif,
Menaker mengharapkan gubernur membentuk pos komando di masing-masing provinsi
dengan memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan penularan COVID-19.



Surat edaran THR itu telah dibahas dan menjadi kesepakatan
bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Dalam sidang pleno
LKS Tripnas, pada poin dua menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 dengan
menambahkan laporan keuangan tingkat perusahaan.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. / Facebook @KemnakerRI

ida-fauziah

Jakarta &#8211; Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta gubernur di seluruh Indonesia memastikan setiap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan. &#8220;THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. Ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan,&#8221; kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulisnya Sabtu 9 Mei 2020. Menteri juga telah mengeluarkan surat edaran [&hellip;]

Rekomendasi

Pemerintah Pusat Minta Gubernur Pastikan Perusahaan Bayar THR