Jakarta – Pemerintah memastikan total belanja yang sudah
dianggarkan pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 atau virus
corona mencapai Rp160 triliun.



&#8220;Sebanyak Rp160 triliun, untuk paket stimulus sejauh
ini,&#8221; kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
jumpa pers pengumuman stimulus kedua di Jakarta, Jumat (13/3).



Airlangga mengatakan alokasi tersebut mencakup pelebaran
defisit anggaran dalam APBN hingga Rp125 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB.



Selain itu, total belanja itu juga terdiri dari paket
stimulus jilid satu yang sudah dikeluarkan pemerintah Rp10,3 triliun dan paket
stimulus jilid kedua Rp22,9 triliun.



&#8220;Stimulus kedua diluar bea masuk Rp22,9 triliun, ditambah pelebaran defisit 0,8 persen setara Rp125 triliun dan paket pertama Rp10,2 triliun,&#8221; katanya.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pelebaran
defisit anggaran 0,8 persen dari target dalam APBN sebesar 1,76 persen
dilakukan untuk mendorong kinerja belanja.



Peningkatan belanja ini penting untuk menjaga daya beli
masyarakat maupun mengatasi dampak penyebaran COVID-19 kepada perekonomian
nasional.



&#8220;Belanja tidak kita rem, tapi penerimaan mengalami
penurunan. Ini by-design karena adanya relaksasi membuat defisit membesar. Kita
pastikan APBN memberikan dampak suportif kepada ekonomi,&#8221; katanya.



Sri Mulyani juga memastikan pemerintah terus memantau
kondisi perekonomian terkini mengingat perkembangan global sangat dinamis.



Oleh karena itu, ia menegaskan penerbitan paket stimulus
jilid kedua ini untuk menekan adanya risiko dan meminimalkan dampak kepada
dunia usaha, korporasi maupun masyarakat.



&#8220;Untuk itu, fokus stimulus kedua adalah sektor produksi
yang terkena disrupsi karena pandemik yang menyebabkan banyak industri manufaktur
terhalang mendapatkan barang modal dan bahan baku,&#8221; ujarnya.



Paket kebijakan



Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan jilid
kedua berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah senilai
Rp8,6 triliun bagi industri pengolahan selama enam bulan.



Pemerintah juga menunda pungutan PPh Pasal 22 Impor untuk 19
sektor industri pengolahan periode April-September dengan perkiraan penundaan
Rp8,15 triliun.



Selain itu, terdapat relaksasi berupa penundaan PPh Pasal 25
sebesar 30 persen untuk 19 sektor industri pengolahan periode April-September
dengan perkiraan pengurangan Rp4,2 triliun.



Pemerintah juga mengeluarkan stimulus fiskal berupa
relaksasi pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi 19 sektor
industri pengolahan dengan besaran Rp1,97 triliun.



Dalam kesempatan ini, pemerintah juga merumuskan stimulus
nonfiskal berupa penyederhanaan atau pengurangan barang larangan terbatas
ekspor maupun impor untuk memperlancar arus barang.



Stimulus nonfiskal lainnya adalah percepatan proses ekspor
impor untuk reputable trader atau pengusaha bereputasi serta memperbaiki
National Logistic Ecosystem.

WhatsApp Image 2021-07-16 at 09.29.50.jpeg

Jakarta – Pemerintah memastikan total belanja yang sudah dianggarkan pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 atau virus corona mencapai Rp160 triliun. &#8220;Sebanyak Rp160 triliun, untuk paket stimulus sejauh ini,&#8221; kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers pengumuman stimulus kedua di Jakarta, Jumat (13/3). Airlangga mengatakan alokasi tersebut mencakup pelebaran defisit anggaran dalam [&hellip;]

Rekomendasi

Pemerintah Gelontorkan Rp160 Triliun untuk Atasi COVID-19