Pemerintah Dorong Hilirisasi Nikel Demi Target Jadi Pemasok Baterai Mobil Listrik

24 Juni 2021 22:34 WIB

Penulis: Aprilia Ciptaning

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Pemerintah tengah mendorong hiliriasi mineral, khusunya pada tanah jarang (rare earth) dan nikel. Pemanfaatan unsur tanah jarang ini dianggap dapat menyokong komponen turbin angin, kendaraan listrik, dan lampu neon hemat energi.

Sementara untuk pengembangan nikel, ke depan akan diseleraskan dengan rencana penggunaan mobil listrik.

Seperti diketahui, Indonesia telah ditargetkan menjadi pemasok baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada 2025. Hal ini ditandai dengan pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC) sebagai permulaan.

“Pembentukan IBC merupakan entitas rantai pasok produksi baterai dari hulu ke hilir,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis, 24 Juni 2021.

IBC beranggotakan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). 

Adapun pabrik baterai EV milik IBC, ditargetkan bakal groundbreaking pada Juli 2021. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pabrik IBC senilai Rp142 triliun itu bakal jadi pemasok baterai EV terbesar di dunia, usai pabrik resmi beroperasi.

Pembangunan pabrik ini melibatkan konsorsium jumbo dari perusahaan ternama dunia. IBC menggandeng LG Chem dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology(CATL) asal China untuk masuk dalam konsorsium pembangunan pabrik baterai IBC.

“Pabrik baterai ini bukan cerita dongeng lagi, kita punya sumber dayanya, dan sekarang pabriknya akan terealisasi. Juli kita mulai groundbreaking, paling lambat di Agustus 2021,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) beberapa waktu lalu.

Untuk mendukung target tersebut, berbagai kebijakan diberikan termasuk upaya mendukung hilirisasi mineral dan batu bara, misalnya kebijakan izin ekspor terbatas untuk bauksit yang dicuci.

Selain itu, ada pemberian fasilitas tax allowance dan tax hari raya, permohonan online single submission (OSS), dan pengenaan royalti secara proporsional sesuai dengan produk yang dihasilkan. (LRD)

Berita Terkait