JAKARTA- Pakar hingga aktivis lingkungan menyarankan
pemerintah untuk mempersiapkan skenario terburuk saat membahas hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.



Dosen Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Dr. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara dalam Dialog Nasional VI Ibu Kota
Negara Menuju Ibu Kota Negara Lestari yang Berkelanjutan di Bappenas, Jakarta,
Selasa (11/2), mengatakan harus ada feasibility study (FS) lebih detil soal
air, tidak hanya untuk kehidupan tapi misalnya juga untuk kebutuhan energi.



Ibu Kota Negara, kata dia, merupakan simbol negara yang
harus disiapkan lebih bagus dari Jakarta sehingga harus ada skenario paling
ekstrem untuk persoalan ketersediaan air.



“Apakah perlu desalinasi air laut, mengingat air tanah tidak
begitu memungkinkan, begitu juga air permukaan. Kalau tidak ada air beneran
bagaimana?” ujar dia.



Sedangkan terkait energi, Bagas justru mengatakan opsi
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mau tidak mau harus dipikirkan, apalagi
penggunaan PLTU dengan batu bara tidak bisa digunakan karena Indonesia terikat
dengan Paris Agreement.



“Kalau tidak ada angin bagaimana? Mau pakai hidro tapi
katanya air tidak begitu banyak. Bagaimanapun ketersediaan listrik harus besar,
tidak mungkin Ibu Kota Negara mati lampu seminggu dua kali,” ujar Bagas.



Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi
Suhadi mengatakan ada 109 lubang tambang di lokasi Ibu Kota Negara. “Skenario
pemerintah seperti apa menyelesaikannya?”



Ia mengatakan jangan sampai justru menutupnya, malah
membebani IKN atau justru daerah lain di luar Kalimantan Timur terdampak karena
ada permintaan land swap.



Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof
Bambang Hero Saharjo mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan skenario
terburuk berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat
membawa bencana asap untuk IKN.



“Saya turun ke lapangan di Kutai Kertanegara terkait
karhutla. Sudah bisa diprediksi untuk karhutla, maka perlu ada manajemen dalam
kondisi ekstrem seperti apa sehingga bisa diatasi,” ujar dia sebagiamana
dilaporkan Antara.



Karhutla di Australia yang terjadi sejak Juli 2019 hingga
saat ini harus menjadi pelajaran juga untuk Indonesia, terlebih api merambah
hingga mendekati Ibu Kota Negara Canberra. Sementara emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
sampai mencapai 1,2 miliar ton setara karbondioksida.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

ibukota-baru

JAKARTA- Pakar hingga aktivis lingkungan menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan skenario terburuk saat membahas hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Dosen Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Dr. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara dalam Dialog Nasional VI Ibu Kota Negara Menuju Ibu Kota Negara Lestari yang Berkelanjutan di Bappenas, Jakarta, Selasa [&hellip;]

Rekomendasi

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk Soal Ibukota Baru