JAKARTA &#8211; Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau <a href="https://www.trenasia.com/usai-merger-bank-syariah-indonesia-rancang-rights-issue-bris-dan-agen-sukuk-global/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sukuk Negara </a>senilai Rp14,76 triliun tahun ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<a href="https://www.trenasia.com/pupr-kebut-tol-akses-ke-bandara-kertajati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PUPR</a>) Basuki Hadimuljono mengatakan penerbitan sukuk negara ini merupakan inovasi pembiayaan. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


“Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN. Dari total anggaran PUPR sebesar Rp149,81 triliun, akan berasl dari sukuk Rp14,76 triliun,” ujar Basuki, dalam keterangan resmi, Selasa, 13 Januari 2021.



Basuki mengatakan dana dari <a href="https://www.trenasia.com/pemerintah-targetkan-serok-dana-rp10-triliun-dari-lelang-utang-syariah-pekan-depan/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lelang utang syariah </a>ini akan digunakan untuk proyek infrastruktu yang bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah. Terutama sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.



<h6>Keunggulan SBSN</h6>



Menurut Basuki , keunggulan <a href="https://www.trenasia.com/ekspansi-migas-elnusa-terbitkan-utang-syariah-rp15-triliun/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SBSN </a>sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri yakni kemandirian pembangunan infrastruktur dengan melibatkan kontraktor dan konsultan sepenuhnya dari Indonesia. Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.



Dana SBSN tahun 2021 ini untuk membiayai 60 proyek infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp10,53 triliun. Beberapa proyeknya yakni pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi rehabilitasi jalan.



Selanjutnya, 37 proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp4,23 triliun. Pembangunannya berupa pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta drainase utama perkotaan



Berikut beberapa proyek infrastruktur tahun 2021 dengan biaya dari Sukuk Negara atau SBSN tersebut.



Dirjen Bina Marga



<ol><li>Jalan Paralel Perbatasan Nanga Badau &#8211; Entikong &#8211; Aruk &#8211; Temajok</li><li>Jalan Perbatasan Kalimantan Timur</li><li>Jalan Lingkar Timur Kuningan Jawa Barat</li><li>Jalan Perbatasan Kalimantan Utara</li><li>Jalan Layang Akses Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang</li><li>Fly Over Kopo Jawa Barat</li><li>Jembatan Nilo Riau</li><li>Jembatan Pulau Balang Balikpapan</li></ol>



Dirjen Sumber Daya Air



<ol start="9"><li>Spillway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek</li><li>Embung Universitas Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir</li><li>Pengaman Pantai Weda Maluku Utara</li><li>Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Jrue Aceh</li><li>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciujung Jawa Barat</li><li>Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Gadis dan D.I Batang Ilung Sumatera Utara</li><li>Irigasi D.I Slinga Kiri Kabupaten Purbalingga</li></ol>

LAILA.png

Pengerjaan proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR. / Dok. Kementerian PUPR

whatsapp_image_2020-04-14_at_15_42_34

JAKARTA &#8211; Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara senilai Rp14,76 triliun tahun ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penerbitan sukuk negara ini merupakan inovasi pembiayaan. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur. “Kementerian PUPR memanfaatkan secara [&hellip;]

Rekomendasi

Pemerintah Cari Utang Syariah Rp14,76 Trilun untuk Bangun Infrastruktur