Pemerintah Belanjakan Rp26 Triliun untuk Akses Internet di Wilayah Terpencil

April 05, 2021, 03:10 PM UTC

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-Undang serta menetapkan perpanjangan waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menggelontorkan Rp26 triliun untuk membangun infrastruktur internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sri Mulyani merinci, dana tersebut terdiri dari Rp17 triliun belanja Kementerian dan Lembaga Negara dan Rp9 triliun berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 adalah satu bagian dari rencana lima tahun dalam rangka seluruh daerah di Indonesia terkoneksi dengan internet,” kata Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2021, Senin 5 April 2021.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia per kuartal II 2020 mencapai 196,7 juta pengguna. Dengan kata lain, jumlah pengguna internet mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia.

Sri Mulyani menyebut konektivitas internet di Indonesia belum banyak dinikmati masyarakat di wilayah 3T. Maka, Belanja ini akan difokuskan pada pengadaan infrastruktur di wilayah 3T.

Sebanyak 9113 desa di wilayah 3T ditargetkan akan mulai terkoneksi dengan internet pada 2024.

“Desa di 3T jangan sampai menjadi digital divide di wilayah Indonesia itu sendiri. Termasuk dengan sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah itu,” terang Sri Mulyani.

Pembangunan ini akan memiliki efek berantai lintas sektor. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini merinci akan ada 93.900 sekolah dan pesantren yang akan terkoneksi dengan internet. 

Selain itu, ada 3.700 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 6.000 kantor polisi yang akan terkoneksi dengan internet. “Infrastruktur internet ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan public service yang merata di Indonesia,” jelas Sri Mulyani.

Proyek Strategis Infrastruktur Digital Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, rangkaian proyek infrastruktur itu dapat memperkuat ekosistem digital Indonesia. Infrastruktur dinilai Airlangga menjadi gerbang awal untuk mendongkrak sektor ekonomi digital Indonesia.

“Infrastruktur digital dan fisik yang kuat, selain menciptakan arus ekonomi, juga menciptakan lapangan kerja,” terang Airlangga dalam kesempatan yang sama.  

Merujuk pada laporan Global Startup Ecosystem Report 2020, Indonesia merajai nilai ekosistem digital di dunia.  Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 tercatat sebesar US$26,3 miliar atau Rp381,98 triliun (kurs Rp14.524 per dolar AS).

Proyek satelit multifungsi Indonesia Raya (SATRIA-1) jadi salah satu cara pemerintah meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp7 triliun.

Proyek kerja sama dengan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) itu menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) produksi Thales Alenia Space (TAS) dari Prancis, dengan rocket launcher produksi Space-X yaitu Falcon 9-5500 dari Amerika Serikat.

Menurut Airlangga, proyek itu akan mengakomodasi kebutuhan layanan internet cepat di lebih dari 150.000 lokasi. Proyek ini diadakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah menargetkan proyek ini mulai beroperasi pada 2023.

Satelit SATRIA-1 akan melengkapi proyek Palapa Ring yang sudah diresmikan pada 2019. Proyek pembangunan serat optik sepanjang 35.280 kilometer di bawah laut dan 21.807 kilometer di darat ini memiliki nilai investasi sebesar Rp22 triliun.