Pemerintah Alokasikan Rp5 Triliun dari APBN untuk Bangun Rumah Tahun Depan

26 Agustus 2021 15:31 WIB

Penulis: Aprilia Ciptaning

Editor: Amirudin Zuhri

Suasana rumah subsidi di kawasan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Agustus 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp5 triliun untuk pembangunan rumah pada tahun 2022.

Sementara itu, alokasi untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 mencapai Rp28,2 triliun untuk 200.000 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pada pelaksanaan program perumahan di Indonesia, ke depan akan fokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

“Program perumahan harus fokus dalam kawasan pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis, 26 Agustus 2021.

Selain itu, pihaknya juga mendorong penyediaan jaringan air bersih dan sanitasi guna mendukung pencapaian target tersebut. Kemudian, pemerintah akan melanjutkan penyediaan perumahan melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

Seperti diketahui, realisasi pembangunan PSR mencapai 515.107 unit rumah per 30 Juli 2021. Jumlah ini bertambah 133.054 unit dari bulan Juni 2021. Rinciannya terdiri dari 451.506 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 63.601 unit rumah non-MBR.

Adapun berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sejauh ini total pembangunan rumah untuk MBR mencapai 195.333 unit. 

Adapun total secara keseluruhan capaian PSR jika dihitung mulai 2015 hingga Juli 2021 ini, sudah mencapai 6.286.274 unit rumah di seluruh Indonesia. 

Dalam hal ini, pengembang perumahan tercatat membangun sebanyak 220.304 unit, CSR dari sektor swasta sebanyak 46 unit, dan masyarakat 5.683 unit. Untuk rumah non-MBR yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan sebanyak 48.624 unit dan masyarakat sebanyak 14.977 unit.

Berita Terkait