Pasca Pilpres, Jokowi atau Prabowo Takkan Mampu Membendung Harga BBM dan Listrik

TrenAsia (TA) -tcodep style="text-align: justify;">JAKARTA– Sejumlah ekonom berpendapat bahwa pasca pilpres nanti harga BBM dan tarif listrik akan meningkat. Ekonom menilai bahwa siapapun presiden yang terpilih, baik Jokowi Widodo ataupun Prabowo tidak akan mampu menahan naiknya harga sektor energi itu. 

“Setelah pilpres, siapapun pemenangnya maka harga BBM, listrik, dan iuran BPJS perlu disesuaikan sehingga tidak gerogoti APBN. Subsidi Elpiji juga perlu diubah sistemnya sehingga tidak bocor pada kelompok menengah atas,” kata Direktur Program Indef Berly Martawardaya seperti dikutip dari detik.com. 

Ekonom Bhima Yudhistira dari Indef mengatakan bahwa kenaikan harga BBM dan listrik akan berpengaruh terhadap harga sembako. Di pasaran nantinya, harga sembako juga akan ikut naik seiring dengan meningkatnya harga BBM dan listrik. Dia menilai, kebijakan Jokowi saat ini merupakan ‘bom waktu’ dari pemerintahan Jokowi. ‘Bom waktu’ itu akan dirasakan pemerintahan Jokowi sendiri ataupun Prabowo. 

Hanya Prediksi

Namun, menurut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, hal tersebut hanyalah prediksi saja. Menurutnya, fenomena tersebut bisa saja tidak terjadi. 

“Itu kan perkiraan saja, kenapa harus diperkirakan begitu?” ujarnya, Jumat (30/11/2018).

Darmin tak membantah bahwa haga BBM dan listrik bisa naik pada pertengahan tahun depan. “Kalau soal harga BBM ya nantilah, inikan paling juga setelah dalam pertengahan tahun, naik.”

Dia juga membantah soal kekhwatiran inflasi dimana harga sembako akan meningkat akibat naiknya harga BBM dan listrik. Menurutnya, inflasi bersumber dari dua faktor, yaitu voliate food dan administer prices. BBM adalah administer prices. Dimana pemerintah harus mengedalikan harga sembako jika administer prices sudah meningkat. 

“Pelihara supplynya, artinya kalau kita produksinya bagus untuk volatile food mestinya tidak ada apa-apa, harga tenang-tenang saja. Tapi kalau gak bagus ya harus cepat ambil keputusan, itu saja. Nah memang kadang kecepatan ambil keputusan itu yang tarik menarik,” paparnya. 

Ia memberi contoh dengan kejadian 2014-2015, di mana transaksi berjalan minus 3,2% dan pemerintah buru-buru menerbitkan paket deregulasi. Saat itu kurs kata dia memang belum sentuh Rp 15.000, hanya di kisaran Rp 14.000-an.Tetapi, waktu itu naiknya cukup tajam dari Rp 12.000 sekian. ***(Nasser Panggabean)