Parlemen AS Kesal Mark Zuckerberg Nonaktifkan Akun Peneliti Konten Iklan Facebook

09 Agustus 2021 23:05 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Laila Ramdhini

Facebook akan rilis Shops yang akan tersambung ke WhatsApp

JAKARTA -- Anggota parlemen Amerika Serikat menekan Facebook Inc setelah menonaktifkan akun sekelompok peneliti dari Universitas New York (NYU) yang mempelajari iklan politik di platform media sosial tersebut.

Mengutip Reuters, parlemen AS pada Senin, 9 Agustus 2021 mengaku kesal dan prihatin dengan tindakan yang dilakukan Facebook, menyebut bahwa sangat penting bagi para ahli untuk meneliti "aktivitas berbahaya" yang berkembang di platform tersebut.

Facebook mengatakan pada Selasa pekan lalu mereka telah menonaktifkan akun pribadi dan akses sekelompok peneliti Universitas New York dengan alasan kekhawatiran tentang privasi pengguna lain.

Sehari kemudian, Senator Mark Warner mengatakan langkah Facebook untuk menonaktifkan akun sekelompok peneliti NYU yang sedang mempelajari iklan politik di platformnya "sangat memprihatinkan."

Warner, Ketua Senat Select Committee on Intelligence, mengatakan tindakan itu merupakan sebuah langkah mundur.

"Tindakan terbaru oleh Facebook untuk memotong upaya transparansi kelompok luar - upaya yang telah berulang kali memfasilitasi pengungkapan iklan yang melanggar persyaratan layanan Facebook, iklan untuk penipuan dan skema keuangan predator, dan iklan politik yang dihilangkan secara tidak semestinya dari Perpustakaan Iklan Facebook - sangat memprihatinkan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Warner menambahkan Kongres harus bertindak untuk menangani penipuan dan pelanggaran dalam periklanan online.

Namun, Facebook membela dengan mengatakan pihaknya berulang kali menjelaskan masalah privasi kepada NYU, tetapi peneliti memilih untuk tidak mengatasinya dan malah melanjutkan pengambilan data dan iklan orang dari platform tersebut.

Peneliti NYU Laura Edelson dalam serangkaian pernyataan pekan lalu mengatakan tindakan Facebook telah menghentikan akses mereka ke alat yang mereka gunakan untuk mengungkap kelemahan sistemik di Perpustakaan Iklan Facebook dan mengidentifikasi informasi yang salah dalam iklan politik, termasuk banyak menabur ketidakpercayaan pada sistem pemilihan AS.

"Dengan menangguhkan akun kami, Facebook secara efektif mengakhiri semua pekerjaan ini," katanya, Selasa lalu.

Kirim Surat ke Mark Zuckerberg

Anggota parlemen AS pun mendesak Facebook dalam sebuah surat kepada Mark Zuckerberg untuk menjawab serangkaian pertanyaan. Parlemen memberi batas waktu hingga 20 Agustus untuk menjawab pertanyaan itu.

Adapun pertanyaan yang disampaikan parlemen terkait dengan berapa banyak peneliti atau jurnalis yang akunnya dinonaktifkan tahun ini, mengapa, dan bagaimana Facebook mengubah persyaratan untuk mengakomodasi penelitian dengan lebih baik.

Dalam surat itu, anggota parlemen juga bertanya bagaimana pekerjaan para peneliti NYU merusak privasi orang. Parlemen merujuk pada surat dari Samuel Levine, penjabat direktur perlindungan konsumen Komisi Perdagangan Federal (FTC),  yang mengatakan penelitian itu tidak melanggar perjanjian persetujuan antara agensi dan Facebook.

"Apakah Facebook bermaksud memulihkan akses peneliti Observatorium Iklan?" tanya anggota parlemen dalam surat itu.

Tahun 2019, Facebook membayar denda US$5 miliar setara Rp71,8 triliun untuk menyelesaikan tuduhan bahwa pihaknya telah melanggar perintah persetujuan FTC karena menyesatkan pengguna tentang seberapa besar kendali yang mereka miliki atas data pribadi mereka.

FTC menggugat Facebook pada bulan Desember 2019 karena diduga melanggar undang-undang antimonopoli. Keluhan itu ditolak dan agensi memiliki batas waktu pada 19 Agustus untuk mengajukan kembali.*

Berita Terkait