Pamer Setoran Tinggi ke Negara, Erick Thohir Tetap Belum Puas

06 September 2021 23:30 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Rizky C. Septania

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi xI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 November 2020 (Ismail Pohan/TrenAsia)

JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum puas meski setoran perusahaan pelat merah itu ke negara sangat signifikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, uang BUMN  yang masuk ke kas negara telah mencapai Rp3.290 triliun, baik dalam pentuk pajak, dividen maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Erick menyebut bahwa dana yang besar tersebut sangat membantu negara dalam menjalankan program-program untuk rakyat. Namun dia tetap mendorong agar BUMN terus berbuat lebih banyak untuk rakyat.

"Memang benar BUMN sepuluh tahun terakhir sudah berkontribusi Rp3.290 triliun kepada negara yang berupa pajak, dividen, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan lain-lain," ujarnya dalam sambutan virtual dikutip dari Youtube Kementerian Koperasi dan UKM, Senin, 6 September 2021.

"Tapi apakah itu cukup? Tidak. Karena itu sejak krisis ini terjadi, kami BUMN daripada menunjuk bahwa itu harus diperbaiki, di sini harus diperbaiki, tapi kita menunjuk diri kita sendiri. Kita mentransformasi diri kita sendiri," imbuhnya.

Erick menegaskan bahwa BUMN harus siap membuka diri dan mengambil peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan masyarakat.

Salah satunya adalah menyediakan platform bagi kemitraan dengan pelaku UMKM, IKM dan koperasi agar bisa bersaing di pasar ekspor guna memperbesar rantai pasok.

Sejauh ini, BUMN telah bermitra dengan banyak UMKM, setidaknya 94 ribu UMKM dalam platform yang disebut PaDi UMKM. Platform ini dibentuk Agustus 2020 untuk menjadi salah satu rantai pasok BUMN.

"Kita memastikan BUMN tidak jadi menara gading, tapi harus dengan UMKM dan harus dekat kepada rakyatnya," kata Erick.

"Inisiasi itu, alhamdulillah kita sudah uji coba selama satu tahun lebih, yang tadinya dimulai oleh 20 BUMN sekarang sudah seluruh BUMN yang ada di klaster BUMN yang jumlahnya 12 dari 43 perusahaan, sudah konsolidasi, dimana kita meluncurkan PaDi UMKM," imbuhanya.

Selama empat tahun terakhir, mulai 2015 sampai 2018, kontribusi BUMN kepada APBN terus meningkat, baik penerimaan dari deviden BUMN maupun setoran pajak BUMN.

Kontribusi BUMN terhadap APBN pada 2018, misalnya, mencapai Rp257,1 triliun, yang terdiri dari setoran deviden Rp45,1 triliun dan pajak BUMN sebesar Rp212 triliun.

Tahun 2015, kontribusi BUMN terhadap APBN mencapai Rp202,6 triliun. Kemudian tahun 2016 meningkat hingga Rp204,1 triliun. Lalu pada 2017 meningkat menjadi Rp223,9 triliun.

Sementara dalam sepuluh tahun terakhir, kontribusi pendapatan negara dari dividen mencapai Rp388 triliun, lebih besar 250 persen dibandingkan dengan penanaman modal negara (PMN) yang diberikan.

Selain itu, kontribusi pajak dari perusahaan BUMN senilai Rp1.864 triliun dan PNBP sebesar Rp1.030 triliun. Jadi, total penerimaan negara dari BUMN baik dari dividen, PNBP, dan pajak sekitar Rp3.290 triliun.

Dari segi aset, selama 6 tahun belakangan aset perseroan plat merah mengalami kenaikan yang signifikan. Di 2015 aset tercatat mencapai Rp5.760 triliun, dan pada akhir 2019 menjadi sebesar Rp 8.734 triliun. 

Jumlah ini menunjukan bahwa selama 6 tahun terakhir aset BUMN tumbuh sebesar 51,63% atau rata-rata per tahunnya tumbuh 11%.

Sementara itu, dari segi ekuitas, juga naik signifikan. Hingga akhir 2019, total ekuitas seluruh perseroan mencapai Rp800 triliun. Sementara, laba bersihnya mencatatkan angka positif di akhirnya 2019 senilai Rp152 triliun.

Demikian halnya dengan belanja modal (capital expenditure) BUMN terus meningkat. Pada 2015, jumlah agregat capex dalam satu tahun mencapai Rp221 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga puncaknya pada akhir 2019 belanja modal BUMN mencapai Rp361 triliun.*

Berita Terkait