JAKARTA - Pengamat pendidikan menilai pemerintah daerah (Pemda) semestinya segera melunasi pembayaran gaji yang terlambat. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah mentransfer DAU (Dana Alokasi Umum) yang didalamnya terdapat alokasi untuk gaji guru hasil seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).Maraknya keterlambatan pembayaran gaji guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK di sejumlah daerah dinilai akan mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan lebih intensif agar permasalahan ini tidak terus terjadi.Pengamat Pendidikan Ina Liem mengatakan lambatnya pembayaran gaji guru oleh sejumlah pemerintah daerah merupakan permasalahan akut yang tak kunjung ditemukan solusinya. Kondisi tersebut dinilai akan menghambat perkembangan kualitas pendidikan nasional.“Hal ini membuat dunia pendidikan kita sulit maju. Masalahnya pada moralitas oknum di dalamnya selama proses eksekusi,” kata Ina saat dihubungi wartawan.Belum lama ini, belasan guru honorer asal Kota Bandar Lampung yang telah lulus seleksi pada Oktober dan Desember 2021 urung menerima SK sampai saat ini. Alhasil, mereka tidak menerima gaji sejak lulus PPPK. Terbaru, ratusan guru PPPK di Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, akan melakukan mogok mengajar massal lantaran pemerintah kabupaten setempat belum membayar gaji mereka.“Jadi yang diperlukan adalah sistem pembayaran yang transparan dan galakkan pengawasan serta penyidikan kalau terjadi penundaan,” tegas Ina.Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto menjelaskan gaji untuk guru PPPK sudah dihitung ke dalam mata anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) yang ditransfer pemerintah pusat setiap bulannya kepada seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, penggajian guru PPPK tidak akan membebani kas daerah.“Sebagian DAU yang ditransfer tersebut harus digunakan untuk bayar gaji PPPK yang sudah diangkat. Jadi, PPPK yang sudah lulus seleksi segera diangkat dan dibayarkan gajinya karena sudah tersedia dalam DAU,” ujar Adriyanto.Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) juga telah memerintahkan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera membayarkan gaji guru PPPK. Pembayaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani, menambahkan terdapat 293.860 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi Guru PPPK 2021. Dari jumlah tersebut, 85% individu yang telah mendapatkan SK pengangkatan. 12% diantaranya telah memiliki NI (Nomor Induk) PPPK namun belum memperoleh SK pengangkatan. Adapun 3% lainnya belum mempunyai NI PPPK.“Pemerintah daerah agar dapat segera membayarkan gaji bagi guru-guru yang telah diangkat menjadi PPPK Jabatan Fungsional Guru,” ujar Nunuk.

ANANDA.png

Sejumlah massa dari Forum Guru untuk Indonesia Cerdas melakukan aksi damai dan membacakan surat terbuka di depan Gedung MPR/DPR untuk mendukung dimasukkannya RUU Sisdiknas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan 2022, di Jakarta, Senin 5 September 2022.  Surat terbuka yang disampaikan berisi empat poin penting untuk segera merevisi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Demo Guru Honorer - Panji 2.jpg

Pakar Pendidikan Minta Pemda Segera Lunasi Gaji Guru PPPK (Foto : Panji Asmoro/TrenAsia)

Pengamat pendidikan menilai pemerintah daerah (Pemda) semestinya segera melunasi pembayaran gaji yang terlambat. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah mentransfer DAU (Dana Alokasi Umum) yang didalamnya terdapat alokasi untuk gaji guru hasil seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).