JAKARTA – Pakar keamaman
siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja
melihat selama masa wabah COVID-19 ini banyak terjadi pelanggaran terkait izin
terbang drone untuk berbagai kepentingan, termasuk peliputan berita.



Dia mengimbau
kepada seluruh kantor berita agar mengajukan permohonan izin penerbangan untuk
liputan dengan drone di ruang udara yang dikendalikan serta menjadi jalur
penerbangan dan manuver pesawat udara, termasuk khususnya helikopter,
penerbangan drone tanpa izin seperti halnya penerbangan berawak tanpa izin akan
sangat mengganggu keselamatan penerbangan dan keamanan nasional. 



“Seperti halnya TNI AU menggunakan Dispotdirga (Puspotdirga) dan FASI untuk membantu memfasilitasi agar drone media bisa terbang dengan tetap dalam koordinasi kendali Base Ops Lanud dan Airnav Halim demi keselamatan terbang dan keamanan negara,” katanya dalam wawancara via WhatasApp dengan Trenasia, Rabu 15 April 2020.



Menurutnya, banyak anggota masyarakat yang belum menyadari bahwa untuk
mengoperasikan serta menerbangkan drone itu perlu kecakapan serta sertifikasi atau
lisensi menerbangkan drone yang dikeluarkan otoritas negara. 



“Jadi
tidak mudah seperti membeli langsung diterbangi karena banyak aspek baik teknis
maupun keselamatan dan keamanan yang harus dipelajari dan dikuasai sebelum bisa
menerbangkan drone.” tambah dia.



Di
Indonesia sendiri sebetulnya regulasi tentang drone dan implikasinya telah tertuang
dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 163 Tahun 2015 tentang
Civil Air Safety Regulation (CASR)&nbsp; Part
107 tentang Pesawat Tanpa Awak Kecil. Selain itu juga ada dalam Permenhub Nomor
180 Tahun 2015, serta Permenhub Nomor 47 Tahun 2016 tentang pengendalian
pesawat tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia.



“Namun
dari Ditjenhubud terbatas dengan sosialisasi aturan, sedangkan penegakan aturan
yang dimulai dengan pengetahuan penerbangan (aseonautical knowledge) tidak
dilksanakan oleh mereka,” ujar Kol. (Pnb)&nbsp;
TNI AU Agung Sasongko Djati, dari FASI/Dispotdirga TNI AU, dalam wawancara
via WhatsApp di hari yang sama.



Intinya,
Agung menyarankan agar urusan pembinaan dan perizinan drone harus dikelola
suatu Direktorat dibawah Ditjenhubud. Selain satu pintu, dia berharap tidak
dibagi menjadi tanggung jawab beberapa direktorat, sehingga pelaksanaan
pengawasan dan perizinan bisa bekerja bersama dengan TNI, Kementerian atau
Lembaga, dan industri Airnav secara komprehensif. 



Karena terbang
tanpa izin (pesawat berawak/tidak berawak) memiliki resiko melanggar Undang-Undang
Penerbangan dengan sanksi di atas 10 tahun penjara. 



“Mohon pemahaman pada teman-teman media dan lainnya yang menggunakan drone sebagai alat untuk liputan, drone adalah pesawat terbang bukan sekedar kamera terbang biasa,” Ardi menambahkan.

ANANDA.png

Ardi Sutedja, pakar keaman siber sekaligus-chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)/ Sumber: Dokumentasi Trenasia

pakar-keaman-siber-sekaligus-chairman-indonesia-cyber-security-forum-icsf-ardi-sutedja

JAKARTA – Pakar keamaman siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja melihat selama masa wabah COVID-19 ini banyak terjadi pelanggaran terkait izin terbang drone untuk berbagai kepentingan, termasuk peliputan berita. Dia mengimbau kepada seluruh kantor berita agar mengajukan permohonan izin penerbangan untuk liputan dengan drone di ruang udara yang dikendalikan serta menjadi [&hellip;]

Rekomendasi

Pakar Ingatkan Penggunaan Drone untuk Peliputan Berita