Outlook Ekonomi 2022: Berkah Komoditas Masih Bernas, Tapi Waspadai Hantu Inflasi

03 Januari 2022 10:10 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Sukirno

Outlook Ekonomi 2022: Waspada Hantu Inflasi dan Crowding Out Effect. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan kembali positif pada tahun bershio Macan Air setelah mengalami perbaikan sepanjang tahun lalu. Dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, ekonomi diproyeksi tumbuh sebesar 5,2%.

Beberapa lembaga keuangan internasional juga memperkirakan ekonomi Indonesia kembali tumbuh positif tahun ini seiring rendahnya volatilitas akibat COVID-19. The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), misalnya, memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,6% tahun ini.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB)  memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi 4,8%.

Program vaksinasi yang hampir mendekati 60% dan kenaikan harga komoditas di pasar internasional diharapkan menyokong tuas pemulihan ekonomi yang sudah di depan mata.

Hingga 2 Januari 2022, vaksinasi nasional telah mencapai 54,79% untuk dosis lengkap atau sebanyak 114.113.046 dari total target 208,26 juta orang. Sementara, dosis pertama mencapai 165.938.279 orang atau 79,68% dari target.

Kemudian, untuk vaksinasi anak-nak berusia 12-17 tahun baru mencapai 26.705.490 orang. Sebanyak 22.772.613 (85,27%) orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 17.147.064 (64,21%) orang dosis kedua.

Selain itu, vaksinasi COVID-19 yang diberikan melalui skema Gotong Royong mencapai 1.299.879 (8,67%) orang untuk dosis pertama dan 1.223.740 (8,16%) orang dosis kedua.

Tahun ini, pemerintah optimistis bisa menyelesaikan program vaksinasi. Sebagaimana ditargetkan vaksinasi berakhir pada Maret nanti.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor hk.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Namun deadline tersebut diperkirakan meleset jika merujuk pada pencapaian tahun lalu. Dengan tersisa tiga bulan, hampir mustahil bagi Indonesia untuk merampungkan sekitar 94 juta penduduk yang belum tervaksinasi.

Baru pertengahan tahun ini, pemerintah melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi PT Bio Farma (Persero) berencana memproduksi vaksin sendiri yang diharapkan bisa mendongrak kecepatan vaksinasi. Selain itu, beberapa vaksin booster juga akan disuntikkan kepada masyarakat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengatakan vaksinasi akan sangat menentukan sentimen mobilitas dan aktivasi ekonomi masyarakat.

"Setiap kenaikan vaksinasi akan menambah kepercayaan masyarakat untuk lakukan aktivitas ekonomi di luar rumah," ujarnya kepada TrenAsia.com, Minggu, 2 Januari 2022.

Waspada Inflasi Melonjak

Pedagang melayani calon pembeli di kios pasar tradisional di Jakarta, Selasa, 21 September 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Di tengah upaya mempercepat vaksinasi, pemerintah sejak akhir tahun lalu dihantui lonjakan harga pangan di pasar domestik.

Harga minyak goreng, cabai, dan telur ayam merupakan tiga bahan pangan yang paling krusial mengalami kenaikan. Per 2 Januari, harga minyak goreng di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tembus Rp19.727 per kilogram.  

Harga produk turunan kelapa sawit ini terus mengalami kenaikan sejak menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) seperti dilihat di laman infopangan yang merupakan rujukan harga untuk semua pasar di DKI Jakarta.

Sementara itu, harga telur ayam ras melonjak hingga Rp30.872 per kg. Biasanya, harga jual eceran (HJE) berkisar di level Rp22.000-Rp24.000 per kg. Namun menjelang Nataru, harga telur ayam ras melesat bagai roket. Di beberapa daerah sempat mencapai hampir Rp37.000 per kg.

Di sisi lain, harga cabai rawit merah tembus 98.404 per kg dan cabai rawit hijau sebesar Rp58.063 per kg. Padahal untuk harga normal, cabai rawit merah berada di kisaran Rp32.000-Rp40.000 per kg di Pasar Induk Kramat Jati.

Bima mengatakan salah satu tantangan yang mulai terlihat tahun ini adalah inflasi. Dia bilang, dengan kenaikan harga bahan pangan yang begitu tinggi, bisa memicu lonjakan inflasi tahun ini.

"Harga minyak goreng, telur, cabai, jagung dan beras yang dampaknya cukup cepat ke inflasi pangan. Inflasi bisa tembus 5 persen," katanya.

Adapun hingga November 2021, inflasi telah berhasil ditekan menjadi hanya 1,30%. Inflasi yang rendah menunjukkan ekonomi belum begitu bergairah. Pembatasan aktivitas dan mobilitas masih membayangi pasar karena masih rendahnya permintaan.

Untuk inflasi Desember, Bank Indonesia (BI) memperkirakan di angka 0,34%. Sementara sepanjang tahun 2021, inflasi diperkirakan sebesar 1,55%.

Bima menerangkan, tekanan inflasi yang tinggi terjadi awal tahun ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Dia memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh di kisaran 4,5%-5%.

"Saat ini hantu inflasi sudah mengancam kualitas pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia menegaskan, proyeksi kenaikan yang cukup besar inflasi ini berbanding terbalik dengan kenaikan upah yang rata-rata hanya 1%. Secara riil, kata dia, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan terancam turun.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memastikan stok pangan dalam negeri mencukupi hingga Ramadan.

"TPID perlu kerja keras memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah. Sedikit saja ada gejolak, langsung dicari solusinya," ucapnya.

Dia juga berharap agar TPID selalu siaga dalam mengawasi dugaan penimbunan bahan pangan impor dan penyelundupan bahan pangan impor di daerah rawan dan perbatasan RI.

Substitusi produk impor harus segera disiapkan terutama pangan dan bahan baku industri karena gejolak harga barang impor berisiko terjadi. Pelajaran pentingnya, ketergantungan beberapa komoditas pangan impor disaat harga pangan internasional naik dan rupiah melemah akan menimbulkan imported inflation.

Berdasarkan data World Bank Commodity Prices per November 2021, indeks harga makanan secara global telah meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi harga pangan impor ini sudah membahayakan.

"Pemerintah dan BI perlu jaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai cara, sehingga fluktuasi harga pangan impor tidak terlalu menekan konsumen didalam negeri," paparnya.

Selain kenaikan harga pangan, dia memandang bahwa tarif listrik dan harga gas LPG berisiko naik. Hal itu karena pemerintah berencana menghapus Premium dan Pertalite demi mengendalikan kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan yaitu Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92.

Perlu diketahui, saat ini harga Pertamax milik PT Pertamina (Persero) dibanderol Rp9.000 per liter. Sementara harga premiun dibanderol seharga Rp6.450 per liter dan Pertalite sebesar Rp7.650 per liter.

Berdasarkan data Pertamina, penjualan Premium pada Oktober 2021 hanya tinggal 2% dibandingkan dengan total penjualan BBM perusahaan pelat merah itu. Kontribusi terbesar yakni Pertalite dengan porsi sebesar 50%, kemudian disusul gasoil (diesel/solar) sebesar 33%, kemudian Pertamax 13%, dan Pertamax Turbo 1%.

Menurut Bima, pemerintah tidak perlu terlalu tergesa-gesa menghapus bahan bakar minyak (BBM) yang umumnya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah tersebut. Hal itu sangat berisiko terhadap daya beli di tengah ekonomi yang masih terpuruk.

"Tahan dulu rencana kenaikan tarif listrik, BBM dan penghapusan pertalite. Jangan buru-buru berikan beban baru ke masyarkat," tegasnya.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan baru mengenai distribusi dan harga jual BBM jenis RON 88 atau premium. 

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disahkan pada 31 Desember 2021. Perpres 117/2021 adalah perubahan ketiga Perpres 191/2014 tentang hal yang sama.

Pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 Perpres Nomor 117/2021, disebutkan bahwa premium adalah jenis BBM Khusus Penugasan untuk didistribusikan di seluruh Indonesia. Dengan aturan ini, rencana penghapusan BBM diprediksi batal dengan sendirinya.

Waspada Crowding Out Effect

Presiden Joko Widodo saat sosialisasi pengampunan pajak alias tax amnesty / Dok. BPMI Setpres

Mulai awal tahun ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II Wajib Pajak.

Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk Tax Amnesty Jilid II yang mulai berlaku per 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 seperti tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tax Amnesty ini menjadi kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta.

Ada dua kebijakan mengenai program Tax Amnesty. Untuk Kebijakan I, pesertanya adalah WP orang Pribadi dan Badan yang harta per 31 Desember 2015 belum diungkapkan saat mengikuti Tax Amnesty tahun 2016.

Untuk Kebijakan II, harta perolehan 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Bima memandang bahwa pemerintah sangat agresif dalam mengejar potensi-potensi pajak yang bisa mengerek penerimaan negara. Salah satunya melalui program Tax Amnesty di samping kebijakan cukai rokok yang naik rata-rata 12% dan PPN menjadi 11%.

Namun dia mewaspadai adanya efek perebutan dana pemerintah dengan perbankan atau crowding out effect. Dia mencontohkan dalam pembayaran pajak program Tax Amnesty, masyarakat bisa mengambil uanganya yang disimpan di bank untuk program tersebut. "Akibatnya likuiditas juga bisa terganggu," terangnya.

Perlu diketahui bahwa kasus crowding out effect pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019. Kala itu, perbankan dan pemerintah tengah berebut likuiditas yang cukup sengit, yang berhulu dari keputusan pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel tiga kali di awal tahun itu.

Di kuartal I-2019, pemerintah tercatat tiga kali menerbitkan SBN ritel, yakni Saving Bond Ritel (SBR) 005, Sukuk Tabungan (ST) 003, dan Sukuk Ritel (SR) 011. Seluruh SBN ritel tersebut ditawarkan dengan imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang deposito.

Hal itu menyebabkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat, sementara tingkat pertumbuhan kredit terus melesat.

Akibatnya, perbankan mengaku 'kurang darah' dalam menyalurkan kredit. Apalagi, setelah melihat rasio pembiayaan terhadap simpanan (Loan-to-Deposit Ratio/LDR) perbankan cukup sempit, yakni berkisar di 93%. Perbankan pun kemudian menduga telah terjadi crowding out effect sebagai imbas dari langkah pemerintah.

Dampak Tapering Off

Ilustrasi Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai APBN / Infografis: Deva Satria

Bima memandang bahwa kebijakan tapering off yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

Tapering off merupakan pengurangan stimulus moneter yang dikeluarkan bank sentral saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan dana likuiditas. Hal ini dilakukan The Fed dengan mengurangi ukuran program pembelian obligasi yang dikenal sebagai pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing/QE).

Pengurangan pembelian obligasi disebut sekitar US$15 miliar setiap bulan, dengan US$10 miliar dalam Treasurys dan US$5 miliar dalam sekuritas berbasis hipotek, dari total US$120 miliar per bulan saat ini yang dibeli The Fed.

Pembelian obligasi US$120 miliar The Fed terdiri dari US$80 miliar Treasuries dan US$40 miliar pembiyaan sekunder perumahan setiap bulan untuk membantu merangsang aktivitas ekonomi yang tergerus akibat lockdown.

Bima mengatakan ancaman dari tapering off bisa menganggu stabilitas moneter di dalam negeri. Gambarannya, dana asing keluar, terjadi guncangan di sektor keuangan, disertai dengan depresiasi nilai tukar rupiah. "Efek tapering off juga membuat suku bunga pinjaman lebih mahal," paparnya.

Berita Terkait