JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny
Iskandar berharap Omnibus Law nantinya benar-benar memberikan kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi.



Hal itu disampaikan dalam acara Dialog Nasional 2020 bertemakan “Geliat Investasi Sektor Industri Manufaktur Menyongsong Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja” di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/1).



Sesuai arahan Presiden Jokowi, transformasi ekonomi
dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produk-produk hasil industri, salah
satunya melalui pengolahan SDA untuk menghasilkan devisa negara. Oleh karena
itu, peningkatan sektor kawasan industri menjadi penting, salah satunya sektor industri
manufaktur.



Sanny mengatakan, industri manufaktur di Indonesia menyumbang
pendapatan negara kurang lebih 20%. Angka tersebut masih tertinggal dari jumlah
ideal yakni 30%. Posisi Indonesia menunjukkan masih berada di bawah negara Cina
(29%) dan Korea Selatan (27%).



Untuk meningkatkan strategi agar pertumbuhan ekonomi
lebih meningkat, diperlukan kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait
dengan para pengusaha di sektor industri. Di samping itu, para pelaku industri juga
memandang pentingnya Omnibus Law ke depannya untuk mendukung percepatan
ekonomi.



Penyatuan undang-undang di dalam Omnibus Law dinilai
efektif karena peraturan tentang cipta lapangan kerja yang menyangkut
ketenagakerjaan akan digabungkan dengan aturan perpajakan yang meliputi PPN,
PPH, retribusi daerah, dan lain-lain.



Asisten Deputi Bidang Industri Kemenko Perekonomian, Atong
Sukirman, mengatakan bahwa Omnibus Law dibuat untuk menyederhakan perizinan
usaha sehingga dapat memudahkan para pelaku ekonomi yang nantinya bisa
menguntungkan baik investor maupun tenaga kerja.



“Omnibus Law pasti akan menyerap tenaga kerja lebih
banyak baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.



Ia juga mengatakan bahwa Omnibus Law yang dibuat
berdasarkan Risk Based Approach, akan menjadikan pelaku kerja memproses
perizinan sesuai indikasi risiko kegiatan usahanya sehingga hal itu bisa berdampak
baik bagi iklim industri di Indonesia.



Peraturan yang dikenal dengan “Undang-Undang Sapu Jagat” tersebut juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang masih menghantu Indonesia, yaitu korupsi dan efisiensi birokrasi.

ANANDA.png

img_20200130_162248

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar berharap Omnibus Law nantinya benar-benar memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan dalam acara Dialog Nasional 2020 bertemakan “Geliat Investasi Sektor Industri Manufaktur Menyongsong Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja” di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/1). Sesuai arahan Presiden Jokowi, transformasi ekonomi dapat [&hellip;]

Rekomendasi

Omnibus Law Diharap Dapat Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi