JAKARTA – <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ojk">Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</a> resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.Penerbitan POJK ini merupakan upaya mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya sektor pasar modal, dengan cara mengakomodasi perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi (new economy) untuk melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dan mencatatkan efeknya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI).“POJK ini mengatur mengenai penerapan saham dengan hak suara multipel, yaitu satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu,” dikutip dari keterangan resmi pada laman resmi OJK, Selasa, 7 Desember 2021.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/potensi-raup-rp-8-triliun-waskita-karya-sudah-divestasi-4-ruas-tol-akhir-2021">Potensi Raup Rp8 Triliun, Waskita Karya Sudah Divestasi 4 Ruas Tol Akhir 2021</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/satu-satunya-gerhana-matahari-total-tahun-ini-terlihat-di-antartika">Satu-Satunya Gerhana Matahari Total Tahun ini Terlihat di Antartika</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/pacu-pembiayaan-rumah-lewat-kanal-digital-bsi-gandeng-lamudi">Pacu Pembiayaan Rumah Lewat Kanal digital, BSI Gandeng Lamudi</a></li></ul>Menurut OJK, tujuan pengaturan penerapan klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel (Multiple Voting Shares/MVS) atau SHSM ini untuk melindungi visi dan misi perusahaan sesuai dengan tujuan para pendiri (founders) dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan.&nbsp;Penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel dilakukan dengan tetap memperhatikan pengaturan tentang perlindungan bagi pemegang saham publik, antara lain:&nbsp;· Jangka waktu penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dengan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;· Setiap pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya selama dua tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;&nbsp;· Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki hak suara yang setara dengan saham biasa pada mata acara tertentu dalam RUPS;&nbsp;· Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, jumlah saham biasa yang hadir dalam RUPS paling rendah mewakili 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh hak suara dari saham biasa yang dimiliki pemegang saham selain pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.&nbsp;

DREAN.png

Ilustrasi perusahaan rintisan alias stratup Indonesia yang menyandang gelar unicorn dan decacorn pada 2020. / Foto: Mime.asia

startup-unicorn

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.

Rekomendasi

OJK Resmi Rilis Aturan SHSM, Karpet Merah Buat IPO Unicorn