Jakarta – Meski transportasi umum telah dibuka lagi, aturan
larangan mudik tetap diberlakukan. Untuk itu Kementerian Perhungan menerapkan
sejumlah aturan bertransportasi.



”Hal utama yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa
pada dasarnya secara tegas saya katakan: Mudik Tetap Dilarang! Kami sudah
membuat Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat yang di dalamnya membahas tugas
utama kami yakni menyediakan sarana atau kendaraannya, yang dipastikan hanya
memperbolehkan beberapa kendaraan saja beroperasi karena pada masa pandemi ini
dalam satu kendaraan hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas yang
ada,&#8221; kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis Sabtu 9 Mei 2020.



Selain itu katanya Kmenhub juga mengatur mengenai awak
kendaraannya harus memenuhi protokol kesehatan dan sudah bebas COVID-19.



Sebagai langkah tindak lanjut dari Surat Edaran No. 4/ 2020 dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi selaku penyelenggara transportasi di sektor darat bersama dengan Korlantas Polri Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Sabtu(9 Mei 2020, melaksanakan pantauan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Terpadu Pulogebang.



Pantauan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap
penyelenggaraan transportasi darat selama masa pandemi COVID-19.



Lebih lanjut lagi dalam kesempatan itu, Direktur Angkutan
Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani menjelaskan bahwa ada 38
Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dan hanya menjalankan satu trip perhari nya.



Terkait keberangkatan bus ini, Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo juga menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta
hanya di Terminal Terpadu Pulogebang yang dibuka untuk keberangkatan penumpang
ke luar kota.



“Untuk pelayanan terminal lainnya tidak dibuka pelayanan
Antar Kota Antar Provinsi. Oleh sebab itu untuk masyarakat yang akan melakukan
perjalanan keluar sesuai dengan kebutuhan pengecualian harus berangkat dari
Pulogebang. Pengamanan untuk masyarakat yang masuk akan melalui seleksi yang
ketat untuk dapat ke area terminal,” tambah Syafrin.



Selain itu, Dirjen Budi menambahkan bahwa pihaknya telah
mempersiapkan Surat Edaran (SE) yang mengatur secara jelas penyelenggaraan
transportasi darat sesuai dengan Peraturan Menteri No 18 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri No 25 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Dirjen Budi juga mengatakan selain dari segi sarana,
pihaknya juga mengatur aspek lain seperti prasarana yang di dalamnya termasuk
terminal baik terminal kedatangan maupun keberangkatan harus mematuhi protokol
kesehatan serta bagi setiap kendaraan sebelum dan sesudah digunakan akan
disemprot disinfektan.



“Ya jadi nantinya tidak semua masyarakat boleh menggunakan
kendaraan ini untuk bepergian. Seperti yang sudah saya bahas mudik tetap
dilarang namun sesuai Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19, kami memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki
kepentingan. Jenis kepentingannya seperti tugas negara maupun tugas dari kantor
dengan persyaratan harus mematuhi administrasi yang ada seperti surat
keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan apabila dari kantor, serta
surat jalan yang resmi sesuai syarat dari Gugus Tugas,” ujar Dirjen Budi.



Dirjen Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan
Kepolisian yang akan mengawasi pergerakan masyarakat apabila tidak sesuai
dengan administrasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, menurutnya SE yang
akan dikeluarkan pihaknya akan menjadi panduan bagi pengguna transportasi darat
guna mencegah penyebaran COVID-19.



“Jadi saya harap masyarakat dapat mematuhi peraturan yang
ada seperti menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak, dan tetap
menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih. Untuk hari ini di
Pulogebang, misalnya hanya ada 1 bus Sinar Jaya yang berangkat ke Surabaya dan
mengangkut 1 penumpang. Saat pembelian tiket sudah kita cek apakah penumpang
ini sudah memenuhi kriteria sesuai SE Gugus Tugas,” jelas Dirjen Budi.



Dalam kegiatan hari ini, hadir juga yaitu Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B. Pramesti dan Kepala Korps Lalu
Lintas Polri Irjen Polisi Istiono.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Sejumlah bus antar kota antar provinsi yang akan digunakan pemudik menunggu pemberangkatan terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

ilustrasi-mudik-5

Jakarta – Meski transportasi umum telah dibuka lagi, aturan larangan mudik tetap diberlakukan. Untuk itu Kementerian Perhungan menerapkan sejumlah aturan bertransportasi. ”Hal utama yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya secara tegas saya katakan: Mudik Tetap Dilarang! Kami sudah membuat Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat yang di dalamnya membahas tugas utama kami yakni [&hellip;]

Rekomendasi

Mudik Tetap Dilarang, Ini Aturan Bertransportasi