WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA- Komisi VII DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, mendesak kementerian untuk menindak tegas oknum penimbun BBM bersubsidi sekaligus pembeli BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran."Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM untuk terus mendorong peningkatan pengawasan distribusi BBM dan penindakan tegas terhadap perusahaan ataupun perorangan yang terbukti melakukan penimbunan atau membeli BBM bersubsidi secara tidak tepat," ujar Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam keterangan resminya di rapat kerja Rabu, 13 April 2022Sugeng Suparwoto menilai pemanfaatan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tidak seharusnya, menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah seharusnya.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dampak-naiknya-ppn-sejumlah-bank-himbara-naikan-tarif-safe-deposit-box">Dampak Naiknya PPN, Sejumlah Bank Himbara Naikan Tarif Safe Deposit Box</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/smelter-nikel-pertama-di-indonesia-siap-dibangun-rogoh-kocek-rp-3-98-triliun-dari-sindikasi-bank-mandiri">Smelter Nikel Pertama di Indonesia Siap Dibangun, Rogoh Kocek Rp3,98 Triliun dari Sindikasi Bank Mandiri</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/3-rahasia-umum-jalan-tol-yang-harus-diketahui">3 Rahasia Umum Jalan Tol yang Harus Diketahui</a></li></ul>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan Menteri ESDM dan jajarannya maupun Komisi VII DPR, banyak ditemukan industri maupun perseorangan dengan mobil mewah membeli BBM bersubsidi.Tidak hanya itu, Menteri ESDM mengatakan akan menindak tegas terhadap oknum penimbun, industri maupun perseorangan yang menyelewengkan BBM bersubsidi. Sanksi yang bakal menjelat para pelaku yaitu Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.Sanksi serupa juga dinyatakan dalam Pasal 94 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM dan pihaknya akan menyosialisasikan kepada masyarakat dan ia memperingatkan pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi agar berhati-hati atas sangsi yang ada."Jadi pihak-pihak yang tidak mendapatkan haknya (menggunakan BBM bersubsidi) untuk berhati-hati agar kasus ini tidak diberlakukan. Ini terutama bagi pengguna jasa (transportasi) kegiatan komditas untuk perdagangan. Apalagi perdagangan yang komoditasnya sedang booming," tegas Menteri ESDMArifin beserta jajarannya akan melakukan sosialisasi kemasyarakat maupun para pengecer BBM untuk tidak melanjutkan aksi ini atau akan ditindak tegas oleh Pemerintah.

Ilustrasi/ Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

promo-cashback-pembelian-bbm-1

Komisi VII Desak Menteri ESDM, Tindak Tegas Penimbun BBM Subsidi

JAKARTA- Komisi VII DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, mendesak kementerian untuk menindak tegas oknum penimbun BBM

Rekomendasi

Menteri ESDM Didesak Tindak Tegas Penimbun BBM Subsidi