Menkes: Aman, Indonesia Sudah Siapkan 600 Juta Vaksin COVID-19 Gratis untuk Rakyat

January 21, 2021, 02:11 PM UTC

Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, saat menjadi salah satu penerima awal pada vaksinasi COVID-19 Perdana bersama Presiden, Rabu, 13 Januari 2021, di teras Istana Merdeka, Jakarta. / Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa Indonesia sudah mengamankan sekitar 600 juta vaksin COVID-19 untuk disuntikkan ke masyarakat. Total itu didapat dari empat jenis vaksin berbeda, yakni Sinovac, BioNTech Pfizer, Novavax, dan AstraZeneca.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, keempat jenis vaksin itu berasal dari empat yurisdiksi berbeda. Sinovac dari China, BionTech Pfizer dari Jerman-Amerika, Novavax dari Amerika Serikat (AS), dan AstraZeneca dari Inggris.

“Empat sumber berbeda dengan teknologi vaksin yang berbeda juga. Untuk cover, we dont put our eggs in one basket,” kata Budi dalam acara ‘CEO Forum’. Kamis, 21 Januari 2021.

Secara rinci, Budi menjelaskan, saat ini Indonesia sudah memiliki 300 juta vaksin yang ada dalam opsi pengiriman. Sementara sisa 300 juta lainnya, sudah konfirm untuk siap diproduksi.

Indonesia, kata dia lagi, juga bakal memanfaatkan vaksin gratis dari Gaffi yang merupakan afiliasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Rencananya, Indonesia bakal mendapatkan sekitar 18 juta vaksin dari Gaffi.

“Cuma angkanya dan timing-nya masih gerak-gerak. Apakah 18 juta dosis yang sudah mereka pastikan atau bisa naik sampai 108 juta dosis,” kata Budi.

Nantinya, semua vaksin ini bakal disuntikkan kepada lebih dari 181 juta rakyat untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) 70% dari total populasi Indonesia. Setiap orang bakal disuntik 2 kali sehingga total dosis vaksin yang dibutuhkan mencapai 360 juta.

Dari total dosis itu, Indonesia masih membutuhkan cadangan sekitar 15% vaksin lagi. Dengan begitu, total vaksin yang bakal didistribusikan nantinya mencapai 426 juta.

Program vaksinasi bakal dilakukan selambat-lambatnya 15 bulan atau 450 hari sejak Januari 2021. Namun, bisa juga dipercepat sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi hanya 12 bulan.

“Saya sekarang sedang menghitung bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan instead of 450 hari menjadi 365 hari,” pungkas dia.

Berita Terkait