Menggugat Narasi Bisnis Haidar Alwi Institute

February 17, 2021, 09:57 AM UTC

Penulis: Redaksi

Koordinator Indonesia Financial Watch Abraham Runga Mali / Dok. Abraham Runga Mali

Sebagai seorang yang gemar mengamati kerajaan bisnis berikut jejak kejahatannya, saya terkesima ketika membaca opini dan informasi yang disampaikan Haidar Alwi (Direktur Haidar Alwi Institute/HAI) yang tersalur baik  melalui media threechanel.co dan beberapa media siber lainnya.

Dalam sajian opini dan pemberitaan, HaidarAlwi atas nama HAI kerap menyuguhkan narasi tentang kejahatan bisnis atau patgulipat yang diduga melibatkan para petinggi di negeri ini.

Tentu keberanian dan kegigihan Haidar Alwi melalui lembaga yang dipimpinnya (HAI) dan threechanel.co menyuarakan sesuatu yang kritis patut diapresiasi, apalagi menyangkut penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Kesan awal yang bisa ditangkap saat membaca narasi yang disampaikan Haidar Alwi, terutama yang tersaji lewat threechannel.co, kita akan mendapat bahwa sumber yang memberikan pasokan informasi kepada Haidar pribadi maupun HAI serta threechannel.co  tampak sangat meyakinkan.

Hal itu mengingatkan saya atas ketekunan aktivis, wartawan sekaligus  sosiolog George Junus Aditjondro yang mencatat dan mengkritisi rezim Soeharto dalam mengumpulkan kekayaan sepanjang memegang tampuk kekuasaan di Tanah Air selama tiga dekade yang kemudian dilanjutkan dengan narasi  tentang gurita bisnis Cikeas (keluarga SBY) yang memicu kontroversi tersebut.

Hanya saja, dalam kasus Haidar Alwi melalui lembaga HAI dan media threechannel.co tampak sering gegabah, yaitu dengan menyodorkan dan menyebarkan informasi yang sumir, dan berujung pada kesimpulan yang tidak akurat. Sejauh terkait Haidar Alwi dan HAI sebagai narasumber utama pemberitaan,  sejumlah konten yang ditulis dan ditampilkan threechannel.co  acapkali mengabaikan proses verifikasi, crosscheck dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan konten tulisan.

Beberapa nama yang sempat diangkat dan dikritisi Haidar Alwi, antara lain Puan Maharani (Ketua DPR) dan suaminya, Happy Hapsoro, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Kantor Staf Presiden/KSP), dan Erick Thohir (Menteri BUMN). Bahkan, Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi pun, tak luput dari “bidikan” Haidar Alwi.

Moeldoko dan Bobby

Tentang Moeldoko,  pada berita bertajuk “Ketelanjangan” Moeldoko: Dari Skandal Jiwasraya, Praktik Nepotisme Hingga Bagi-bagi Jabatan, threechannel.co  menyoroti mantan Panglima TNI itu sebagai Kepala KSP yang mengangkat putrinya Joanina sebagai Tenaga Ahli Muda KSP. Threechannel.co begitu saja mempercayai narasumbernya dan tidak pernah melakukan konfirmasi soal ini.

Seperti diketahui kemudian, ternyata Joanina hanya menjalani magang di KSP, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi soal informasi magang Joanina di Kantor KSP ini membuat Moeldoko diserang sebagai seolah telah menjalankan praktik nepotisme. Tuduhan ini coba diperkuat dengan menampilkan narasumber Aznil Tan yang pernah menjadi Koordinator Nasional Pos Benhil, organ relawan yang disebut-sebut turut terlibat dalam proses pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Dalam berita itu, Aznil sendiri mengaku soal janji  Moledoko kepada diri dan temannya yang akan diangkat sebagai tenaga ahli utama di KSP. Hanya saja, menurut dia, ternyata Moeldoko tak bisa memenuhi hal itu, dan cuma bisa menawarkan jabatan sebagai tim ahli madya, yang kemudian mereka tolak. 

Pertanyaannya, adakah karena kekecewaan itu, lalu Aznil serta-merta menuduh Moeldoko mempraktikan nepotisme?  Mengapa threechannel.co tidak mengkonfirmasi tudingan soal nepotisme itu kepada Moeldoko, juga tentang  proses seleksi tenaga ahli di KSP?

Yang menarik, threechannel.co selanjutnya melakukan framing dengan beberapa kali mengulang dugaan keterlibatan Moeldoko pada mega skandal korupsi Jiwasraya untuk menguatkan upaya penguatan opini tentang adanya praktik nepotisme.

Pola pemberitaan yang sumir dan terkesan mengada-ada itu mirip yang disuarakan Haidar Alwi ketika menuduh Moeldoko dan Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi) terlibat dalam kasus Asabri seperti diberitakan akurat.co dengan judul: Tuduh Menantu Jokowi Terlibat Kasus Asabri, Haidar Alwi Bakal Dipolisikan (12/2/2021).

Dalam berita itu,  relawan Jokowi Maruf Amin Menang Total (Join Metal) Teddy Syamsuri merasa heran mengapa Haidar Alwi terus mengulang tuduhan itu kendati sudah dibantah oleh Direktur Asabri. Bahkan manajemen perusahaan mengatakan bahwa  soal pencairan dana Rp 1 triliun dari PT Asabri ke Bobby Nasution sebagai dana investasi Asabri ke PT Jenedi Investama adalah fitnah. “Entah kenapa Haidar Alwi tetap memposting hoax tentang keterlibatan menantu Presiden dan Moeldoko dalam kasus Asabri tersebut,” ujar Teddy seperti dikutip dalam pemberitaan akurat.co tersebut. 

Menarik juga  ketika threechanel.co  menyentil Puan Maharani, Ketua DPR yang juga putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui perusahaan suamninya  Happy Hapsoro.  Dalam berita bertajuk: Hubungan Suami “Madam Puan” Dengan Negara Surga Pajak,  Puan disinggung terkait dengan kontroversi dalam kasus korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang juga kader PDIP.

Ketika mengelaborasi soal kerajaan bisnis suami Puan, threechanel.co tampak begitu bersemangat mengurai keterkaitan suami Puan melalui PT Red Planet Indonesia dengan perusahaan induk yang berdomisili di Cayman Islands, negara kecil yang dikenal sebagai kawasan tax haven (surga pajak).

Mengutip Annual Report 2019, media tersebut menjelaskan komposisi para pemegang saham di Red Planet, yakni publik 8,88%, dan dua perusahaan asal Hongkong yakni Red Planet Holdings Limited (72,85%) dan UOB Kay Hian Ltd (7,60%), serta Crio Indonesia (10,67%).

Seperti ditulis dalam laporan keuangan tersebut, ketiga perusahaan tersebut 100% dimiliki oleh entitas asal Cayman Islands, yakni RPHL Holdco Limited yang berinduk pada Red Planet Hotels Limited.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pendirian perusahaan special purpose vehicle (SPV) atau perusahaan cangkang  di Cayman Islands kerap berhubungan dengan aktivitas yang potensial melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang (money laundering) hingga penyembunyian atau penyamaran dana hasil tindak pidana, seperti korupsi, narkoba dan bisnis ilegal lainnya.

Untuk mengarahkan perhatian pembaca soal penyalahgunaan pajak itu, threechannel.co  menampilkan kerugian komprehensif  PT Red Planet Indonesia Tbk dalam lima tahun terakhir, yakni Rp 80 miliar (2015), Rp 53 miliar (2016), Rp 33 miliar (2017), Rp 19 miliar (2018) dan Rp 14 miliar (2019).

Tanpa bermaksud mengabaikan kemungkinan penyalahgunaan tersebut, pertanyaannya: benarkah kerugian yang dialami Red Planet Indonesia itu disebabkan oleh upaya penggelapan pajak? Mana datanya? Threechannel.co sama sekali tak menampilkan data dan fakta apapun.

Bukankah sebagai sesuatu yang positif ketika perusahaan itu, sebagai perusahaan publik, secara transparan mencantumkan induk perusahaannya yang berlokasi di Cayman Islands?

Karena seperti diketahui, cukup banyak perusahaan dan konglomerat di Indonesia yang diam-diam memiliki perusahaan cangkang di Cayman Islands, British Virgin Island, Panama, Bermuda, Bahama, Marshall Islands, dan Mauritius. Dan pada beberapa tahun silam kita pernah dikejutkan dengan bocornya Panama paper yang memuat informasi tentang begitu banyaknya perusahaan milik orang-orang Indonesia yang tercatat dalam dokumen tersebut.

Erick Thohir dan BUMN

Selain Moeldoko, Bobby Nasution, juga Puan dan suaminya (Happy Hapsoro), nama lain yang paling kerap mendapatkan serangan dari Haidar Alwi melalui HAI dan beberapa media, terutama threechannel.co, adalah Erick Thohir.  Saya menyebut beberapa berita saja seperti Misteri Seputar Harta Kekayaan Erick Thohir, lalu Thohir Bersaudara & Bank Mandiri Dalam Mega Skandal Banggai Ammonia Plant, juga Keluarga Thohir & Bisnis Vaksin Rp 2, 6 Triliun.

Tentang kekayaan Thohir, Haidar mengurai ekspansi bisnis Thohir yang cepat, termasuk di sektor pertambangan, media, serta pembelian klub sepak bola dan klub basket di luar negeri. Dari berbagai aksi korporasi  tersebut, Haidar bertanya, dari mana semua dana untuk membiayai ekspansi bisnis tersebut?

Atas pertanyaan itu, Haidar menjawabnya  dengan mengajukan pertanyaan, bukankah itu berasal dari koloni atau koneksi bersama para pejabat Bank Mandiri? Itu sebabnya, menurut analisis dia, banyak para pejabat bank plat merah itu yang ditempatkan di sejumlah posisi strategis perusahaan BUMN, termasuk dua wakil Menteri BUMN.

Persoalannya adalah, Haidar Alwi tidak menopang tuduhan tersebut dengan argumen tentang bagaimana pola permainan dengan Bank Mandiri yang bisa melipatgandakan kekayaan Thohir? Bahkan Haidar tak secuilpun menampilkan misalnya potongan-potongan hasil audit yang dilakukan BPK atau Bank Indonesia yang memberikan indikasi bahwa Bank Mandiri memiliki hubungan yang istimewa dan sekaligus ilegal dengan korporasi milik Erick Thohir?

Mengapa misalnya, Haidar mengabaikan narasi penting tentang mitra bisnis keluarga Thohir bersama putra pendiri Astra, Edwin Soerjadjaya, serta Theodore Permadi Rachmat, Benny Soebianto dan bahkan Sandiaga Uno. Perkongsian mereka sudah berjalan lama dan menghasilan jaringan bisnis yang sangat kuat di berbagai sektor. Yang paling fenomenal misalnya ketika investasi mereka di Adaro bisa mendatangkan keuntungan 1 miliar dolar AS dalam tempo lima tahun.

Mempertanyakan asal usul kekayaan keluarga Thohir tanpa menyebut perkongsian dengan orang-orang tersebut akan berujung pada kesimpulan yang dangkal, dan bemberi kesan bahwa kekayaan itu baru diraih ketika Thohir mendapat jabatan sebagai Menteri BUMN. Berimajinasi seolah-olah keluarga Thohir mengekspansi bisnisnya begitu cepat tanpa berkongsi dengan para sahabatnya itu adalah sesuatu yang musykil dan tampak seperti berhalusinasi.

Menarik juga ketika Haidar menyinggung bahwa Erick Thohir sebagai Menteri BUMN berkepentingan dengan bisnis vaksin Merah Putih dalam rangka mencegah keganasan Covid-19. Opini tersebut muncul setelah melihat afiliasi antara Maybank Indonesia dan perusahaan milik keluarga Thohir di PT Wahana Ottomitra Multitartha atau yang lebih populer dengan nama WOM Finance.

Inisiasi memproduksi vaksin Merah Putih berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus bergantung pada importasi  vaksin.  Mendatangkan vaksin dari luar akan sangat menguras keuangan negara yang sudah habis-habisan menggelontorkan uang ratusan triliun  untuk mengatasi  dampak Covid-19 yang merangsek dan merusah sendi-sendi perekonomian nasional.

Karena itu, Erick Thohir menyiapkan perusahaan patungan yang akan memproduksi vaksin Merah Putih. Jangkar utama usaha patungan itu adalah PT Biofarma sebahai holding BUMN kesehatan yang diperkuat lagi oleh 6 perusahaan swasta, antara lain Kalbe Farma, Sanbe Farma, Daewoong, Biotis, Tempo Scan dan Maybank Indonesia.

Haidar terkesan memaksakan kesimpulan bahwa karena Maybank Indonesia memiliki saham di WOM Finance di mana keluarga  Thohir juga turut sebagai pemegang saham, maka dengan demikian Menteri BUMN itu pasti memiliki kepentingan bisnis dengan produksi vaksin tersebut. Pertanyaannya, apakah mungkin pemilik anak perusahaan bisa mempengaruhi dan menitipkan kepentingannya pada induk perusahaan? Lalu dimanakah posisi pemegang saham Maybank Indonesia?

Relawan Jokowi-Ma’ruf

Pertanyaannya, siapakah gerangan Haidar Alwi yang dengan penuh semangat berusaha mengkritisi beberapa nama petinggi pemerintahan Jokowi? Dari jejak digital, Haidar tercatat sebagai salah satu relawan yang terlibat dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Saat bersamaan, setelah kemenangan berada di tangan pasangan tersebut, Haidar tampak berambisi ingin mendapatkan jabatan di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Ambisi politik seperti itu sebenarnya sah-sah saja, meski sebenarnya problematis juga. Bukankah relawan mestinya bekerja dengan suka rela, tanpa menuntut imbalan apapun. Atau kalau pun belum mendapatkan kesempatan mendapatkan imbalan, mestinya Haidar tidak menjadi “frustrasi” dan “marah” sehingga pemikirannya menjadi tampak emosional dan tidak cermat.

Dan, amat sangat disayangkan kalau threechannel.co sebagai media pers  hanya menjadi “corong” yang menyebarkan opini tanpa ditopang data meyakinkan, juga tanpa memenuhi kaidah jurnalistik standar seperti disiplin verifikasi, konfirmasi dan berimbang (cover both side). Kerja jurnalistik mestinya menghasilkan karya yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Di tengah dahsyatnya arus informasi di ranah digital, media pers siber atau daring mestinya memposisikan diri untuk menjernihkan persoalan dengan tetap menjaga nalar kritisis. Bukan sebaliknya, malah turut memenuhi ruang publik dengan informasi sampah.

Abraham Runga Mali

Founder dan Koordinator Indonesia Financial Watch

Wartawan senior, mantan Redaktur Pelaksana Harian Bisnis Indonesia