JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkomitmen &nbsp;dalam menerapkan Program Ekonomi Biru yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan laut dan sumber daya maritim yang berkelanjutan.&nbsp;Program ini telah menarik perhatian dunia internasional melalui Forum Archipelagic and Island State (AIS), yang menyoroti pentingnya langkah-langkah berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi kesejahteraan masyarakat maritim di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.Dikutip dari Antara, Jumat, 20 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan laut dan sumber daya maritim di Indonesia, aspek ekologi mendapat prioritas tertinggi.&nbsp;Kebijakan demikian merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah di perairan Indonesia akan tersedia bagi generasi mendatang.Program Ekonomi Biru mengusung lima kebijakan utama, yang mencakup beberapa aspek diantaranya sebagai berikut,1. Pengembangan Kawasan Konservasi yang Lebih Luas&nbsp;Upaya untuk memperluas kawasan konservasi, yang bertujuan melindungi ekosistem laut yang rawan dan menjaga berkelanjutan sumber daya laut.2. Penangkapan Ikan yang TerukurImplementasi kebijakan berbasis kuota untuk penangkapan ikan, yang akan segera diterapkan dalam rangka mengikuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023, sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Langkah ini diarahkan pada memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan.3. Pengembangan Perikanan Budidaya yang BerkelanjutanKonsentrasi pada pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, mencakup perikanan di pesisir, perikanan laut, dan perikanan darat. Program ini bertujuan untuk mendukung lima komoditas unggulan, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bi-insentif-dp-0-persen-rumah-dan-kendaraan-lanjut-sampai-akhir-2024">BI: Insentif DP 0 Persen Rumah dan Kendaraan Lanjut Sampai Akhir 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/realisasi-investasi-kuartal-iii-2023-tembus-rp-374-4-t">Realisasi Investasi Kuartal III-2023 Tembus Rp374,4 T</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bali-berstatus-siaga-darurat-kekeringan-hingga-14-hari-ke-depan">Bali Berstatus Siaga Darurat Kekeringan Hingga 14 Hari ke Depan</a></li></ul>4. Pengawasan Ketat atas Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah PesisirPenguatan pengawasan dan perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang sensitif terhadap perubahan iklim.5. Penanggulangan Masalah Sampah di LautProgram untuk membersihkan sampah di laut yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Langkah ini merupakan upaya konkret dalam menjaga kebersihan perairan dan ekosistem laut.Menteri KKP juga menekankan bahwa kebijakan ekologi dan keberlanjutan adalah dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi maritim. Upaya menjaga ekosistem laut dan mengelola sumber daya dengan bijak akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat pesisir, para nelayan, dan seluruh Indonesia.Program Ekonomi Biru bukan hanya menjadi dasar bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan juga sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat terhadap ekologi dan kesejahteraan maritim, Indonesia diharapkan dapat berperan penting dalam melindungi sumber daya laut global dan mendukung upaya pemeliharaan ekosistem laut yang menjadi semakin mendesak.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Pantai Pelang.png

Ekonomi Biru telah menarik perhatian dunia internasional melalui Forum Archipelagic and Island State (AIS), yang menyoroti pentingnya langkah-langkah berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi kesejahteraan masyarakat maritim di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Rekomendasi

Mengenal Ekonomi Biru di Kementerian Kelautan dan Perikanan