JAKARTA – Sejumlah aktivis lingkungan hidup menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law berpotensi memperburuk lingkungan hidup. 



Koordinator
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengutarakan jika RUU Omnibus
Law akan sangat berdampak pada lingungan akibat sektor tambang dan hutan di
Indonesia. 



Menurutnya,
apabila dilaksakan rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran,
peracunan, dan akan membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia karena
akan menimbulkan bencana lingkungan hidup. 



Ia juga
mengatakan, dalam rancangan ini akan ada penambahan pasal yang memuat perihal
tidak terbatasnya waktu untuk proyek tambang yang terintegrasi pemurnian. 



“Ini akan enggak
ada batas waktu, terutama yang terintegrasi dengan pemurnian atau hilirisasi.
Biasanya kan ada batas waktu,” katanya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
(19/01).



<h4>Hutan Terancam</h4>



Selain soal
tambang, ekosistem hutan juga termasuk yang akan terganggu. Dalam rancangan tertuang
beberapa perubahan, seperti penghilangan alokasi 30 persen hutan di tiap
provinsi



Tidak hanya itu,
Omnibus Law juga akan mempermudah izin penyewaan hutan bagi pengusaha. Hal ini
akan menurunkan atau mengubah status kawasan hutan untuk kepentingan pembukaan
lahan atas nama investasi.



Adapun terkait
wacana penghapusan Analisi Mengenaik Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) disuarakan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/ BPN),
Sofyan Djalil. 



Koordinator tim
Omnibus Law sektor ESDM dan Sumber Daya Alam, Ahmad Redi mengatakan pada Publish
What You Pay Indonesia (20/01) , “AMDAL akan tetap ada bagi usaha yang masuk ke
dalam level high risk. Sementara yang berkategori middle risk dan
low risk cukup mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Kelola Lingkungan (UPL/UKL).”



Di sisi lain,
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri
menilai kemudahan yang dibuat untuk investasi ini kebablasan. Hal ini karena menurutnya
kondisi investasi saat ini tidak terlalu buruk. 



“Dugaannya, pihak-pihak yang merumuskan omnibus law tidak melakukan kajian mendalam terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Kemudian yang dikorbankan lingkungan karena tidak perlu amdal lagi. Ini kelewatan.” paparnya pada awak media.

ANANDA.png

omnibus-law

JAKARTA – Sejumlah aktivis lingkungan hidup menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law berpotensi memperburuk lingkungan hidup. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengutarakan jika RUU Omnibus Law akan sangat berdampak pada lingungan akibat sektor tambang dan hutan di Indonesia. Menurutnya, apabila dilaksakan rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan, dan akan membentuk pengungsian [&hellip;]

Rekomendasi

Lingkungan Hidup Terancam RUU Omnibus-Law