Menakar Kelayakan BTN dalam Menerima Suntikan PMN Rp1,98 Triliun pada 2022

15 November 2021 18:00 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Editor: Vega Aulia

Menakar Kelayakan BTN dalam Menerima Suntikan PMN Rp1,98 Triliun pada 2022 (trenasia.com)

JAKARTA - Emiten pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) masih harap-harap cemas menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2022. Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan ini diproyeksikan menerima Rp1,98 triliun untuk penguatan permodalan.

Berdasarkan informasi terakhir, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan melakukan pendalaman mengenai rencana PMN ke BTN. Kendati demikian, putusan DPR soal kucuran PMN Rp1,98 triliun ke BTN yang diketuk palu September 2021 masih tidak berubah.

Sekretaris Perusahaan BTN Ari Kurniaman mengaku akan mengikuti mandat dari pemerintah soal penguatan permodalan tersebut. Dirinya mengatakan masih belum menerima informasi lanjutan soal PMN pada 2022.

“Sebagai BUMN, Bank BTN tentu mengikuti arah kebijakan Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali di perseroan. Tidak terkecuali rencana penambahan modal melalui PMN dan rights issue,”  katanya kepada TrenAsia.com, Senin 15 November 2021.

Peran Strategis BTN

Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai BTN punya peran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, termasuk program satu juta rumah yang digodok Presiden Joko Widodo. 

Maka jelas, pemberian PMN ini akan sejalan dengan visi Jokowi dalam jangka menengah. Hal ini pun perlu ditopang oleh aspek permodalan yang kuat bagi pencetus Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut.

Piter bilang kinerja BTN dalam penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) pun cukup impresif. Hal ini tercermin dari 87% market share KPR subsidi yang dikuasai oleh emiten bersandi saham BBTN ini.

“Saya melihat BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN,” jelas Piter saat dihubungi TrenAsia.com, Senin, 15 November 2021.

Sebagai informasi, realisasi program satu juta rumah hingga September 2021 telah mencapai 763.000 unit atau lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 515.107 unit. Adapun target yang dipatok pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini adalah 1,10 juta unit.

Dengan fokus bisnis di segmen KPR, Piter melihat peran BTN cukup esensial dalam mengikis backlog perumahan yang menyentuh 11 juta unit sekaligus memperkuat bisnis perseroan di segmen tersebut. Untuk diketahui, BTN menguasai 40% market share KPR secara keseluruhan per kuartal III-2021.

“Pemerintah tidak bisa lepas tangan. PMN menjadi konsekuensi atas target yang ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus menjadi tantangan agar pemerintah bisa menyediakan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah,” tegas Piter.

Optimalisasi PMN tidak hanya membawa berkah bagi BTN saja. Pasalnya, kata Piter, kemampuan perbankan dalam mendongkrak sektor properti dinilai akan membawa multiplier effect yang kuat.

Sektor properti diketahui memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor turunan lainnya. Dengan demikian, ada potensi serapan tenaga kerja yang tinggi bila berhasil dipantik pemerintah melalui optimalisasi pembiayaan perumahan.

“Kita tahu efek domino dari sektor properti terhadap sektor lainnya sangat besar dan bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa juga,” papar Piter.

Target BTN

Di sisi lain, BTN telah menetapkan target pembiayaan perumahan hingga 1,2 juta unit pada 2021-2025.  Target selangit ini didukung oleh transformasi teknologi dengan mempercepat proses approval kredit menjadi hanya satu hari dari sebelumnya 2-3 hari. 

“Sejalan dengan RPJMN bahwa setiap tahun 200.000 - 300.000 unit rumah sampai 2025 akan menyalurkan 1,2 juta rumah,” ujar Direktur Risk Management and Transformation Bank BTN Setiyo Wibowo dalam konferensi pers belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Bowo itu menuturkan, meski dibayangi pandemi COVID-19, perseroan tetap optimistis bisa mencapai target The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025. Hal tersebut didorong salah satunya pangsa pasar KPR  di Indonesia yang masih terbuka dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

Menurut dia, suatu bank dikatakan sebagai mortgage bank bila memiliki portofolio KPR setidaknya 40% dari total penyaluran kredit. Di kawasan Asia Tenggara, baru ada DBS Group dan CIMB Group yang cukup kuat di segmen ini.

Dia menuturkan, dari sisi pertumbuhan aset, Bank BTN lebih baik dari DBS dan CIMB Niaga. Namun, dari kualitas dan return on equity (RoE) serta net interest margin (NIM), perseroan masih lebih rendah.

Untuk itu, lanjut dia, pada 2025, perseroan menargetkan bisa memiliki RoE pada kisaran 16% - 18% dengan terus melakukan perbaikan proses bisnis. Adapun untuk mencapai target tersebut salah satu yang akan dilakukan perseroan yakni menurunkan biaya dana dengan menggenjot perolehan dana murah hingga dua kali lipat pada 2025 serta menjadi one stop financial solution.

BTN tercatat mengucurkan kredit pembiayaan sebesar Rp270,27 triliun pada kuartal III-2021 atau naik 6,03% yoy dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp254,91 triliun.

Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini memiliki Non Performing Loan (NPL) gross di level 3,94% dan 1,5% NPL Net. Di saat yang bersamaan, BBTN membukukan peningkatan coverage ratio  sebesar 14.10 bps menjadi 125,46% pada akhir September tahun ini dari 111,36% di periode yang sama tahun sebelumnya. 

Bunga Kredit Jadi Hambatan Utama

Hasil riset Rumah.com bertajuk Consumer Sentiment Study Second Half-2021 menyebut bunga kredit menjadi hambatan utama masyarakat dalam membeli rumah. Dalam survei yang melibatkan 1.031 responden, sebanyak 60% di antaranya mengaku bunga kredit masih tidak terjangkau.

Meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) ada di level 3,5%, riset ini menemukan sebagian besar Suku Bunga Kredit Dasar (SBDK) perbankan masih bertengger di level 5%. Adapun bunga kredit segmen KPR mencapai 8%.

Sebanyak 88% responden pun mendorong pemerintah untuk menurunkan bunga kredit agar hunian impian bisa tercapai. Hal ini didorong oleh sentimen Down Payment (DP) 0% kredit properti yang didukung oleh 83% responden. 

“Uang muka 0% akan membantu masyarakat yang kesulitan mengumpulkan uang muka di awal transaksi. Meski begitu, mereka menyadari cicilan akan semakin tinggi. Maka dari itu, kebijakan DP 0% ini perlu dibarengi dengan penurunan suku bunga kredit,” kata Country Manager Rumah.com, Marine Novita dalam risetnya, dikutip Senin, 15 November 2021.’

Senada, Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengatakan kebijakan DP 0% diprediksi membuat segmen KPR menggeliat pada 2022. Tidak tanggung-tanggung, pertumbuhannya ditaksir mencapai 20%-22% pada tahun depan. 

Dia mengatakan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti yang ditetapkan menjadi paling tinggi 100% juga semakin memperkuat bauran kebijakan dari Bank Indonesia (BI). 

“Populasi Indonesia yang besar juga mendukung ketahanan atau resiliensi perkembangan sektor properti,” ungkap Willson dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 15 November 2021.

Berita Terkait