Luhut Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Lainnya untuk Tingkatkan Komitmen Rehabilitasi Mangrove Nasional

11 Agustus 2021 20:30 WIB

Penulis: Fachrizal

Editor: Rizky C. Septania

Luhut Binsar Panjaitan (https://maritim.go.id/tingkatkan-komitmen-dalam-rehabilitasi-mangrove-pemerintah-sektor-lainnya/)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melaksanakan penandatanganan kesepahaman bersama terkait kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (CSR) secara virtual pada Selasa, 10 Agustus 2021.

Nota kesepakatan ini juga ditandatangani bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelindo I-IV, APHI, GAPKI, dan APROBI. Kedepannya, Menko Kemves dan kementerian lainnya akan berkolaborasi untuk meningkatkan dan menjaga rehabilitasi mangrove. 

“Mangrove telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, juga memiliki potensi ekonomi yang begitu tinggi,” buka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengutip dari laman resmi Kemenko Kemves, Rabu, 11 Agustus 2021. 

Luhut menambahkan, sudah seharusnya kelestarian Mangrove dijaga. Pasalnya, Indonesia juga memberikan sumbangan kepada dunia untuk rehabilitasi mangrove seluas 600.000 Ha sebagai upaya rehabilitasi terbesar di dunia yang disampaikan oleh Presiden RI pada Leader Summit on Climate pada April 2021 yang lalu.

Apresiasi yang begitu besar disampaikan oleh Menko Luhut kepada KLHK, KKP, BRGM, Kemendes PDTT, PT. Pelindo I-IV, APHI, GAPKI, dan APROBI atas kontribusinya dalam mendukung program ini. 

“Kami juga mengajak seluruh perusahaan lainnya yang tergabung dalam Kadin untuk mendukung program nasional ini dan mampu mencapai target minimal 100.000 Ha dari swasta untuk rehabilitasi sampai tahun 2024,” tambah Menko Luhut.

“MoU ini akan menjadi komitmen bersama secara konkrit dan terpadu untuk percepatan rehabilitasi mangrove”, tambah Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rehabilitasi mangrove juga terus diupayakan oleh Pemerintah dengan melaksanakan kerjasama bilateral dengan beberapa negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, Jerman dan Korea Selatan.

Menurut Menko Luhut pula, penggunaan teknologi dan dukungan sains diperlukan demi mempercepat target yang direncanakan, “Sekaligus merayakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, kita terus dukung putra dan putri bangsa demi terus menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya demi Indonesia,” pesannya. Ia juga mendukung penggunaan teknologi drone untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan hutan khususnya di wilayah yang sulit diakses dan penggunaan padat karya.

Menko Luhut mengharapkan KLHK dapat menyediakan one map mangrove secepatnya sebagai acuan, KKP dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dan BRGM dapat membuat roadmap penanaman mangrove 2021-2024 termasuk menyediakan bibit serta memanfaatkan teknologi demi berlangsungnya rehabilitasi ini secara maksimal.

“Kami mengapresiasi dan akan terus mendukung kolaborasi antar sektor ini demi berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tambah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

“Saya mengharapkan adanya sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini,” tutup Menko Luhut. Momen ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi seluruh pihak demi meningkatnya kesejahteraan lingkungan dan meningkatnya taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui mangrove.

Dampak Penggundulan Hutan Mangrove Kian Nyata

Dampak penggundulan hutan mangrove di Indonesia kian nyata. Akibat utama dari penggundulan hutan mangrove adalah abrasi pantai di beberapa bagian pulau. Selain itu, penggundulan hutan mangrove mengganggu keseimbangan ekosistem ikan laut.

Luas hutan mangrove rusak di Indonesia mencapai 1,81 juta hektare dari total 3,4 juta hektare. Dampaknya, kemampuan menyerap 190 juta ton karbondioksida hilang setiap tahunnya.

Istri Menteri Perdagangan, Peggy Enggartiasto Lukita menyebutkan, selain kehilangan kemampuan menyerap 190 juta ton karbondioksida, kerusakan hutan mengarove menyebabkan pula peningkatan tekanan terhadap abrasi dan bencana gelombang laut (tsunami).

"Indonesia punya ekosistem mangrove lebih dari 23% dari total wilayah mangrove dunia," katanya saat penanaman serentak pohon Mangrove yang digelar Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK), TNI, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, di Pantai Kesenden, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Senin, 11 Maret 2019.

Ekosistem mangrove, lanjutnya, berperan penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana. Melestarikan ekosistem mangrove berarti pula memulihkan ekosistem yang sudah rusak melalui upaya rehabilitasi.

 

Berita Terkait