ALVIN.png

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus berkomitmen mengakhiri kemiskinan ekstrem di antara penduduknya. Selain bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah juga menjalin kerjasama dengan Badan Amit Zakat Nasional (Baznas), CSR Perusahaan, dan filantropi.Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyatakan kolaborasi itu bertujuan memberikan infrastruktur dasar bagi warga berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).Endi menegaskan serangkaian program percepatan PKE yang digagas Pemprov Jateng dengan pelbagai yang telah disebutkan itu, bertujuan mencapai kebebasan dari kemiskinan ekstrem di Jateng pada 2024, sesuai dengan target nasional.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/nike-dan-dove-luncurkan-program-online-bantu-anak-cewek-bisa-pede">Nike dan Dove Luncurkan Program Online Bantu Anak Cewek Bisa Pede</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bumn-selesaikan-90-target-proyek-strategis">BUMN Selesaikan 90% Target Proyek Strategis</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/korupsi-bts-johnny-plate-dituntut-15-tahun-penjara">Korupsi BTS, Johnny Plate Dituntut 15 Tahun Penjara</a></li></ul>Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah warga miskin ekstrem di Jateng pada tahun ini. mencapai 689.710 orang atau 1,97 persen dari total penduduk. Dikatakan Endi, untuk menyelesaikan intervensi penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, setidaknya diperlukan anggaran sekitar Rp670 miliar.Menurut Endi, sejumlah dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sekitar 17 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, 12 ribu unit jamban sehat, dan menyediakan air bersih untuk masyarakat miskin ekstrem.Oleh sebab itu, mengingat keterbatasan pembiayaan dari APBD, Endi mengusulkan proyek perubahan, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, dengan fokus pada "Strategi Pembiayaan Gotong Royong dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah."“Melalui proper ini, komunikasi dengan filantropi dan swasta diperkuat. Tidak sekadar antarlevel pemerintahan, tapi juga dengan unsur pentahelix yang lain. Adapula terobosan inovatif berupa, pembuatan sistem informasi kesejahteraan sosial yang dapat dipantau secara up to date, penyusunan dokumen kesepakatan bersama terkait PKE dengan pihak swasta, penyusunan pergub tentang strategi PKE di Jateng, dan pemberian penghargaan bagi para pihak yang berkontribusi dalam mendukung program PKE ini,” ujar Endi dalam keterangannya dikutip Rabu, 25 Oktober 2023.Menurut Endi, komunikasi merupakan bagian krusial dalam penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem. Hal tersebut agar pemerintah bisa memberikan kesamaan arah&nbsp; kepada filantropi dan pihak swasta, sehingga pengentasan warga dari jurang kemiskinan lebih fokus dan tepat sasaran.Asal tahu saja, saat ini Pemprov Jateng tengaj &nbsp;fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten. Di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo,&nbsp; Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo, yang rerata kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.Endi menyebut, kolaborasi antara Pemprov Jateng dan filantropi serta pihak swasta telah berjalan. Di antaranya dengan filantropi Barisan Gotong Royong (Barong) dan PT Astra International Tbk, serta Baznas Provinsi Jateng.Pada akhir 2023, melalui kerja sama dengan Baznas Jateng, PT Astra dan Filantropi Barong Indonesia ditargetkan akan mengintervensi pembenahan rumah tak layak huni sebanyak 707 unit, jamban sehat 1.534 unit, penyediaan air bersih 64 unit, dan bantuan modal usaha untuk 1.664 orang.Adapun, nominal bantuan Baznas untuk PKE 2023 direncanakan sebesar Rp10 miliar,&nbsp; Sementara, bantuan corporate social responsibility (CSR), BUMN, dan BUMD, potensinya bisa mencapai lebih dari Rp4 miliar.“Selain penyediaan kebutuhan dasar, kita juga menyasar penyediaan listrik murah, pemberdayaan disabilitas, penurunan angka stunting, siswa putus sekolah, dan orang yang tidak bekerja,” imbuhnya.Endi berharap, dengan konvergensi pemerintah dan swasta, penurunan kemiskinan di 17 kabupaten dapat diakselerasi secara efisien, terstruktur dan sistematis.

RIZKY CHANDRA.png

Aktivitas warga di perkampungan kumuh kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 11 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia.com

Target Pengentasan Kemiskinan .jpg

Selain bergantung pada APBD, Pemprov Jateng juga menjalin kerjasama dengan Badan Amit Zakat Nasional (Baznas), CSR Perusahaan, dan filantropi, untuk mengentaskan kemiskinan esktrem di wilayah tersebut. 

Rekomendasi

Lawan Kemiskinan, Pemprov Jateng Tingkatkan Kolaborasi dengan Swasta dan Filantropi