Lagu Lama Tapi Kaset Baru, Perbedaan PSBB Jilid 1 dan 2

JAKARTA – Mulai Senin, 14 September 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lebih ketat. Ada sejumlah perbedaan ketentuan antara PSBB jilid dua dengan yang awal diberlakukan pada April lalu.

Anies menyampaikan PSBB jilid kedua ini bakal berlaku selama dua pekan hingga 27 September 2020. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pegub) Nomor 88 Tahun 2020. Diterbitkan kebijakan tersebut, sekaligus mengubah Pergub Nomor 33 tahun 2020 yang dirilis 9 April lalu.

Pergub Nomor 33 Tahun 2020 ini mengatur tentang kebijakan PSBB yang berlaku pada masa awal pandemi COVID-19. Saat itu, kegiatan masyarakat Ibu Kota sangat dibatasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Dengan adanya pergub baru, ketentuan selama PSBB jilid kedua ini ada perbedaan dengan yang diterapkan sebelumnya. Berikut ini perbedaan PSBB jilid kedua dengan PSBB awal masa pandemi.

Pengemudi GoRide menggunakan sekat pelindung saat uji coba penggunaannya pada armada Gojek di Jakarta, Rabu 10 Juni 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

1. Izin Ojek Online

Pada masa PSBB kali ini, Anies memperbolehkan ojek online alias ojol untuk mengangkut barang maupun penumpang. Hal inipun disambut baik oleh driver ojol. Pasalnya pada PSBB awal, ojol dilarang untuk membawa penumpang. Hal itu pun membuat pendapatan ojol sangat tertekan.

Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Detail dari aturan ini akan disusun melalui Surat Keputusan (SK) Dinas Perhubungan,” kata Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.

Ilustrasi: Warga mengenakan APD usai berbelanja di supermarket tenant Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Rabu 3 Juni 2020/Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

2. Operasional Mal

Perbedaan selanjutnya terlihat dari ketentuan untuk pusat belanja atau mal. PSBB yang berlaku mulai 14 September ini mengizinkan mal tetap beroperasi dengan jam operasional sebelumnya, yaitu pukul 10.00-21.00 WIB.

Hal ini jauh berbeda dengan kebijakan PSBB sebelumnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada PSBB awal yang berlaku 10 April lalu, tidak mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal untuk buka.

Pusat belanja tetap diizinkan untuk beroperasi sebagaimana sebelumnya. Kapasitas maksimum pengunjung mal adalah 50% yang berada dalam lokasi dalam waktu bersamaan.

Menurut Gubernur Anies, saat ini pasar dan mal telah menunjukkan kedisiplinan yang baik. Hal ini terlihat dari rendah jumlah kasus positif yang terjadi di area komersial itu.

Suasana karyawan bekerja di kantor Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Bank Mandiri menyesuaikan kantor cabang operasional di Wilayah DKI Jakarta menyusul Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara penuh untuk mengerem laju penambahan kasus Covid-19. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

3. Usaha Non-esensial

Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta yang masuk dalam kategori non-esensial untuk beroperasi di kantor saat PSBB jilid dua. Perusahaan itu harus mengajukan izin terlebih dahulu untuk bekerja di kantor.

“Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan,” sebut Anies.

Hal ini berbeda dengan ketetapan pada masa PSBB jilid satu yang mewajibkan usaha non-esensial untuk mengatur mekanisme bekerja dari rumah untuk para pegawainya.

Umat Muslim mengikuti ibadah sholat Jum’at di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Jum’at 5 Juni 2020. Masjid Cut Meutia kembali menyelenggarakan ibadah sholat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dimana jumlah jamaah yang mengikuti ibadah dibatasi, pengecekan suhu tubuh, wajib mengenakan masker, dan mengatur jarak syaf satu meter antarjamaah. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

4. Rumah Ibadah

Perbedaan kebijakan juga berlaku untuk rumah ibadah. Saat PSBB awal, Anies menyampaikan bahwa seluruh kegiatan keagamaan di rumah ibadah di wilayah DKI Jakarta ditiadakan. Masyarakat saat itu hanya bisa beribadah dan menjalankan kegiataan keagamaan di rumah masing-masing.

Sementara pada PSBB jilid dua, Anies mengizinkan tempat ibadah di perumahan untuk beroperasi. “Tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga dapat beroperasi dengan kapastitas 50 persen,” katanya.

Namun, untuk tempat ibadah yang dikunjungi masyarakat luas dan yang berlokasi di komplek maupun daerah zona merah harus ditutup. Misalnya, masjid raya akan ditutup operasionalnya.

Suasana ruas jalan ibukota saat pemberlakuan kembali PSBB di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua atau PSBB pengetatan, yang berlaku selama dua pekan mulai Senin, 14 September 2020 hingga 27 September 2020. Penerapan PSBB itu mengacu pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

5. Kendaraan Pribadi

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi mobilitas penduduk. Untuk kendaraan pribadi roda empat hanya diperbolehkan membawa dua orang per baris kursi selama masa PSBB jilid dua ini.

“Kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah. Tapi kalau tidak satu domisili, maka harus mengikuti ketentuan maksimal dua orang per baris,” ujar Anies.

Kebijakan ini berbeda dengan PSBB awal pandemi. Padal April lalu, Pemprov DKi Jakarta hanya mengizinkan kendaraan roda empat pribadi untuk mengangkut penumpang maksimal 50% dari kapasitas.

Warga mengikuti Rapid Test Gratis di terowongan Jalan Kendal, Sudirman, Jakarta, Senin 8 Juni 2020.
Warga mengikuti Rapid Test Gratis di terowongan Jalan Kendal, Sudirman, Jakarta, Senin 8 Juni 2020. Hari pertama dibuka nya perkantoran, warga pengguna transportasi publik mengikuti rapid test gratis yang diadakan swasta bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB guna menekan penyebaran COVID-19. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

6. Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)

Pemberlakuan surat izin keluar masuk (SIKM) juga menjadi salah satu hal yang membedakan antara PSBB masa awal pandemi dengan saat ini. Pada 10 April, Anies mengumumkan warga diharuskan membuat SIKM untuk bisa keluar masuk wilayah Jakarta.

Penggunaan SIKM ini juga diatur dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Namun pada PSBB jilid kedua, tidak ada penerapan SIKM seperti di masa PSBB awal. “Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak (diberlakukan),” kata Anies.

Warga melintas di lorong terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, Jum’at, 11 September 2020. Menurut Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman Jakarta sudah mulai memasuki puncak pandemi virus corona dimana puncak Covid-19 di Jakarta bakal terjadi pada akhir bulan ini hingga pertengahan Oktober 2020 mendatang. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

7. Sanski berjenjang

Hal berbeda lainnya yaitu pengenaan sanksi berjenjang. Gubernur Anies akan menerapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Denda akan berjumlah dua kali lipat lebih besar dibandingkan denda pertama.

“Denda sekarang berjenjang. Pelanggaran kedua dendanya akan lebih tinggi dari sebelumnya,” tegas Anies.

Anies mencontohkan, misalnya denda untuk tidak pakai masker. Pada pelanggaran pertama dikenakan denda senilai Rp250.000. Jika berulang denda itu menjadi Rp500.000 dan seterusnya.

Sementara, pada PSBB April ada tiga sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker.

Pertama adalah sanksi administrasi teguran tertulis, lalu sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Kemudian yang terakhir adalah sanksi denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp250.000. (SKO)

Tags:
Anies BaswedangojekGrabGubernur DKI Jakarta Anies BaswedanGubernur Provinsi DKI JakartaMalmasjidojek onlinePerbedaan PSBB Awal dan Saat IniPSBBPSBB Awal Pandemi COVID-19PSBB DiperketatPSBB JakartaPSBB Jilid IIPSBB Pengetatanpusat perbelanjaansanksiSIKM
wahyudatun nisa

wahyudatun nisa

Lihat Semua Artikel ›

%d blogger menyukai ini: