Jakarta – Pengamat Hukum Universitas
Parahyangan, Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH, menjelaskan langkah yang
dilakukan sejumlah pedagang tradisional wilayah Kota Bogor dalam mengajukan
gugatan uji materiil (judicial review) terhadap Peraturan Daerah tentang
Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) sudah tepat.



“Berhak kok untuk mengujinya di MA. Nah
pengujiannya akan kelihatan kebijakannya, apakah sudah arif dan adil? Apakah
bermanfaat atau nggak? Nanti MA yang akan menilai substansi itu. Daripada
berdebat di ruang publik, lebih baik di pengadilan, karena akan lebih terukur.
Di tangan ahli, semua akan diukur dalam uji materi itu,” jelas Asep saat
dihubungi via telpon (27/01). 



Menurut Asep, Pemerintah Daerah tidak boleh sewenang – wenang untuk menghilangkan hak masyarakatnya untuk beraktivitas ekonomi atau kegiatan usaha. 



“Ya, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai mengurangi hak untuk berusaha. Kan ada hak juga untuk mendapatkannya di ruang publik,” kata Asep. 



<h4>Menuai Pro Kontra</h4>



Seperti diketahui Perda KTR Kota Bogor menimbulkan
reaksi pro dan kontra di masyarakat. Sejak awal pembentukan hingga revisi
Raperda, terdapat poin yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu PP
109 Tahun 2012. Bahkan, saat revisi Perda dilakukan, poin krusial seperti
larangan pemajangan produk tetap dimuat. 



Hal tersebut dinilai banyak pihak
mengabaikan kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan
(PUU) melalui jalur non litigasi antara Pemkot Bogor dan para pemangku
kepentingan industri hasil tembakau. 



Sebelumnya, Kemendagri telah menyatakan bahwa kewenangan saat ini ada di DPRD dalam melakukan pengawasan, memperbaiki atau mencabut Perda. DPRD sebagai pembentuk perda KTR dapat menggunakan fungsi pengawasan pelaksanaan tersebut dan dapat juga melakukan legislatif review untuk memperbaiki atau mencabut bersama Pemda. 



Sementara untuk Perda provinsi yang telah diundangkan, dapat dilakukan klarifikasi atas permintaan masyarakat. Apabila Raperda atau Raperkada berasal dari kabupaten atau kota, maka fungsi binwas terdapat di Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.



Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert NA Endi Jaweng
berpendapat, langkah yang dilakukan oleh pedagang tradisional Kota Bogor sudah
ideal karena Kementerian sudah tidak punya wewenang untuk mencabut Perda.



“Saya tahu bahwa Pemkot Bogor, yang
mengeluarkan aturan tersebut, tidak akan mencabutnya. Jadi yang paling masuk
akal dilakukan adalah judicial review. Soalnya, ini penting mengingat
substansinya adalah kepastian hukum. Kita tidak bicara soal moral, soal setuju
atau tidak dengan rokok ya,” ucap Endi. 



Endi menambahkan, Perda KTR Kota Bogor
tergolong cacat hukum karena bertentangan dengan aturan pusat. Sebelumnya Endi
juga telah melakukan kajian mengenai Perda – Perda bermasalah yang menghambat
investasi salah satunya Perda KTR.

ANANDA.png

Gedung Mahakamah Agung / Mahkamahagung.go.id

peristiwa-19-agustus-afghanistan-terbebas-dari-britania-hingga-hari-jadi-mahkamah-agung-syghchnkit

Jakarta – Pengamat Hukum Universitas Parahyangan, Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH, menjelaskan langkah yang dilakukan sejumlah pedagang tradisional wilayah Kota Bogor dalam mengajukan gugatan uji materiil (judicial review) terhadap Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) sudah tepat. “Berhak kok untuk mengujinya di MA. Nah pengujiannya akan kelihatan kebijakannya, apakah sudah arif [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

KTR Kota Bogor Munculkan Pro Kontra, Pedagang Berhak Ajukan Judicial Review