Krisis Ekonomi, Sri Lanka Setop Penjualan Bensin untuk Kendaraan Pribadi

29 Juni 2022 14:02 WIB

Penulis: Fadel Surur

Editor: Fakhri Rezy

Akibat krisis yang tengah menghantui Sri Lanka, penjualan bensin bagi kendaraan non-esensial akan dihentikan selama dua minggu. (BBC)

KOLOMBO - Di tengah krisis yang tengah melanda Sri Lanka, penjualan bensin untuk kendaraan pribadi akan dihentikan sementara di negara itu. 

Hal itu diumumkan oleh pemerintah Sri Lanka pada hari Senin, 27 Juni 2022 lalu dan akan berlaku selama dua minggu ke depan. 

Selama dua minggu ke depan hanya bis, kereta, dan kendaraan medis atau pengantar makanan yang diizinkan mengisi bahan bakar, seperti dikutip dari BBC.

Negara yang sedang bergelut dengan krisis itu juga telah mengirimkan pejabat ke Rusia dan Qatar untuk mendapatkan suplai harga minyak rendah.

Pada akhir pekan lalu, pemerintah mengumumkan bahwa Sri Lanka hanya memiliki 9.000 ton diesel dan 6.000 ton bensin untuk keperluan warganya. Menurut perkiraan, pasokan itu akan bertahan kurang dari satu pekan di bawah permintaan yang terus bertambah.

“Kami mencoba segala cara untuk mendapatkan pasokan baru, tetapi kami tidak tahu kapan itu akan terwujud,” kata Menteri Tenaga dan Energi, Kanchana Wijesekera.

Kekurangan akut bahan bakar, makanan dan obat-obatan telah memaksa terjadinya peningkatan biaya hidup ke rekor tertinggi di negara itu. Hal ini diperparah dengan banyak orang bergantung pada kendaraan bermotor untuk mata pencaharian mereka.

“Saya pekerja serabutan. Saya sudah mengantri selama tiga hari dan saya tidak tahu kapan kami akan mendapatkan bensin,” ujar salah satu warga yang bekerja sebagai sopir taksi kepada BBC.

Sri Lanka menjadi negara pertama yang mengambil langkah penghentian penjualan bensin pada kendaraan non-esensial sejak tahun 1970-an, menurut kepala penelitian minyak dan gas di Investec, Nathan Piper. 

Saat itu, bahan bakar dijatah di AS dan Eropa dan batas kecepatan diperkenalkan untuk mengurangi permintaan bahan bakar.

Ia menambahkan bahwa langkah ini juga menunjukkan peningkatan harga minyak dan terbatasnya cadangan devisa di negara itu. 

Sri Lanka mengalami kekurangan mata uang asing untuk membayar biaya impor untuk kebutuhan esensial karena kekurangan akibat pandemi dan naiknya harga energi.

Ketika kekurangan mata uang asing Sri Lanka menjadi masalah serius di awal tahun 2021 lalu, pemerintah mencoba membatasi arus keluar dengan melarang impor pupuk kimia. Petani diminta petani untuk menggunakan pupuk organik yang diproduksi secara lokal.

Hal ini menyebabkan gagal panen yang meluas dan Sri Lanka harus menambah stok makanannya dari luar negeri. Langkah ini membuat kekurangan mata uang asingnya justru semakin parah.

Pada bulan Mei lalu, negara tersebut gagal membayar utangnya kepada pemberi pinjaman internasional untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini memicu protes berkepanjangan dari warga Sri Lanka. 

Untuk penyelesaian masalah, tim Dana Moneter Internasional tiba di Sri Lanka untuk pembicaraan mengenai kesepakatan dana talangan sebesar US$3 miliar atau setara Rp44,5 triliun (asumsi kurs Rp14.838,60 per dolar AS) pekan lalu.

Pemerintah Sri Lanka juga telah mencari bantuan dari India dan China untuk mengimpor barang-barang pokok. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyatakan bahwa awal bulan ini negara membutuhkan setidaknya US$5 miliar (Rp74,2 triliun) selama enam bulan ke depan untuk membayar keperluan seperti makanan, bahan bakar, dan pupuk.

Berita Terkait