KHAFIDZ.png

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial menemukan banyak bantuan sosial (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kemiskinan-indonesia">bansos</a>) yang salah alamat saat menggelar pertemuan bersama pada Selasa, 5 September 2023. Tak tanggung-tanggung, setiap bulannya terdapat Rp523 miliar uang negara dalam program bansos tidak tepat sasaran.&nbsp;“Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Selasa 5 September 2023.&nbsp;Diketahui terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang dengan penghasilan cukup yang turut mendapat bansos. Terkuaknya data ratusan ribu penerima bansos tersebut memiliki penghasilan cukup didasarkan pada data NIK yang diperoleh saat kunjungan Mensos ke BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dua-direktur-xl-axiata-kompak-lego-saham-senilai-rp-3-49-miliar">Dua Direktur XL Axiata Kompak Lego Saham Senilai Rp3,49 Miliar</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/smart-farming-jadi-solusi-masalah-pertanian-di-indonesia">Smart Farming Jadi Solusi Masalah Pertanian di Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/penunjukan-tangan-kanan-luhut-sebagai-pj-gubernur-ntt-tuai-protes">Penunjukan Tangan Kanan Luhut Sebagai Pj Gubernur NTT Tuai Protes</a></li></ul>Dalam kunjungan tersebut diketahui terdapat 493 ribu penerima <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kemiskinan-indonesia">bantuan</a> yang memiliki upah di atas upah minimun regional provinsi atau kabupaten/kota. “Dari Bu Mensos (Tri Rismaharini) datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu penerima bantuan upahnya di atas upah minimum provinsi atau daerah,” ujar Pahala.&nbsp;Wilayah yang menjadi tempat salah sasaran penerima bansos tersebut mayoritas berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Puluhan ribu ASN yang menjadi penerima bansos tersebut diketahui ketika data 493 ribu penerima bansos salah sasaran tersebut disandingkan dengan data yang terdapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN).&nbsp;Berdasarkan pencocokan tersebut tercatat 23,8 ribu ASN terindikasi menerima bansos. “Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN,” ujar Pahala lebih lanjut.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengapa-planet-berbentuk-bulat-bagimana-bila-berbentuk-kubus">Mengapa Planet Berbentuk Bulat, Bagimana Bila Berbentuk Kubus?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kementerian-pupr-mulai-bangun-47-rusun-asn-di-ikn">Kementerian PUPR Mulai Bangun 47 Rusun ASN di IKN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/cara-kurangi-tekanan-darah-tinggi-secara-alami">Cara Kurangi Tekanan Darah Tinggi Secara Alami</a></li></ul>Terkait salah sasaran dalam pemberian <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kemiskinan-indonesia">bansos</a>, saat ini instansi terkait sedang memperbaikinya. Pasalnya salah sasaran tersebut menyebabkan orang miskin tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, orang berpunya justru mendapatkan bansos.KPK mengatakan butuh waktu sekira satu bulan untuk memperbaiki kesalahan dalam penerima bansos tersebut. “Diharapkan adanya perbaikan data dapat mengurangi salah sasaran dalam pemberian bansos,” imbuh Pahala.Bansos Kemensos merupakan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kemiskinan-indonesia">bantuan</a> yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementrian Sosial. Bentuknya berupa uang, barang, maupun jasa kepada keluarga, individu, dan atau kelompok tertentu dengan kategori masyarakat fakir miskin, rentan risiko sosial, tidak mampu, dan miskin ekstrem. Aturan terkait bansos tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 tahun 2021.

CHRISNA.png

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Mensos Rapat DPR .jpg

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021.

Tidak tanggung-tanggung setiap bulannya terdapat Rp523 miliar uang negara dalam program bansos yang digunakan tidak tepat sasaran. 

Rekomendasi

KPK Ungkap Rp523 Miliar Bansos Tidak Tepat Sasaran