JAKARTA – Dalam Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) nomor 9 Tahun 2020 tentang&nbsp;Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dijelaskan syarat tertentu bagi daerah yang ingin
mengajukan PSBB.



Dalam
aturan tersebut, &nbsp;baik gubernur atau
Bupati dan Walikota dapat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan.



Adapun wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah di mana terjadi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit, dalam hal ini COVID-19, menyebar signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.



Lebih
lanjut Permenkes menyatakan bahwa sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali
bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait
pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak
dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor
dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.



Terkait
pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan
yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak
setiap orang. Selain itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi
yang diakui oleh pemerintah



Adapun
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana, dilaksanakan
dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Terkecuali
bagi, a) supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan
dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting,
bahan bakar minyak, gas, dan energy, b) fasilitas pelayanan kesehatan atau
fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan c) tempat atau
fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk
kegiatan olah raga.



Selanjutnya,
pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan
kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada
pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan
perundang-undangan.



Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk, a) moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan b) moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.



Pembatasan
kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan
untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan
negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan
pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan
perundang-undangan.

ANANDA.png

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo (kanan). ANTARA FOTO/Dewanto Samodro/wsj.

gubernur-dki-jakarta-anies-baswedan-kiri-didampingi-ketua-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-yang-juga-kepala-bnpb-doni-monardo-kanan-memberikan-keterangan-pers-usai-melakukan-pertemuan-di-2

JAKARTA – Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 Tahun 2020 tentangPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dijelaskan syarat tertentu bagi daerah yang ingin mengajukan PSBB. Dalam aturan tersebut, baik gubernur atau Bupati dan Walikota dapat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan. Adapun wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah [&hellip;]

Rekomendasi

Khusus Daerah Rawan, Kepala Daerah Dapat Ajukan PSBB