Ketum PHRI: Kalau Tidak Konsisten, Cabut Saja PSBB

26 November 2020 15:31 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Pekerja mempersiapkan tanda jarak fisik area Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Rabu 10 Juni 2020. Perpustakaan Nasional telah mempersiapkan sejumlah aturan dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 jelang dibuka kembali pada masa PSBB transisi menuju New Normal. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Tidak adanya tindakan tegas dari Pemprov DKI Jakarta terkait pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat banyak pihak merugi.

Munculnya klaster Petamburan baru-baru ini rupanya membuat gerah para pelaku pariwisata. Bahkan, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani meminta agar PSBB segera dicabut jika implementasinya tidak disiplin.

“Sudah kami sampaikan ke Gubernur DKI Jakarta karena ada klaster Petamburan. Kalau pemerintah tidak konsisten lebih baik setop saja PSBB-nya,” kata Hariyadi dalam Economic Outlook 2021 secara virtual, Kamis, 26 November 2020.

Di balik permintaannya ini, Hariyadi menegaskan, para pengusaha perhotelan, pariwisata, dan restoran menjamin akan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baginya, kedisiplinan lebih penting dibandingkan dengan pembatasan yang tidak diimbangi dengan tindakan hukum yang tegas.

Hal ini mengingat industri pariwisata merupakan sektor yang paling lama dan dalam terdampak pandemi COVID-19. Selama PSBB, tingkat okupansi hotel ambles sekitar 25%-30%. Parahnya, PHRI mencatat, sepanjang April-Mei 2020 terdapat 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup.

Kini, untuk mengerek pertumbuhan pariwisara, PHRI merancang program bundling antara tiket pesawat dengan hotel. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Pada tahap awal kerja sama, PHRI menggandeng maskapai penerbangan AirAsia Indonesia. “Tujuannya apa lagi kalau bukan menyediakan paket perjalanan wisata yang aman dan terjangkau.”

Disinggung soal pemangkasan jadwal cuti bersama akhir tahun, Hariyadi menyatakan tidak terlalu risau soal hal tersebut. Pasalnya, berkurangnya cuti bersama akan lebih signifikan terasa pada Aparatur  Sipil Negara (ASN), sehingga secara keseluruhan pengaruhnya tidak terlalu besar.

Berita Terkait