Ketemu CEO Air Product, Jokowi Tindak Lanjuti Investasi Senilai Rp219,5 Triliun

13 Mei 2022 09:01 WIB

Penulis: Muhammad Heriyanto

Editor: Fakhri Rezy

Presiden Jokowi menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products, Seifi Ghasemi, di Hotel Ritz Carlton, Washington DC, Kamis, 12 Mei 2022) (. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr) )

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan dengan Chairman sekaligus CEO Air Product Seifi Ghasemi untuk menindaklanjuti realisasi investasi senilai US$15 miliar atau setara Rp219,5 triliun (asumsi kurs Rp14.632 per Dollar AS). Realisasi investasi ini terkait dengan proyek dimethyl ether (DME) di Sumatera Selatan, metanol di Balongan dan Cepu hingga industri petrokimia.

Dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis, 12 Mei 2022 itu Jokowi menyambut baik penandatanganan Memorandum of Understanding  (MoU) yang sebelumnya sudah dilakukan pada November 2021 lalu di Dubai, Uni Emirat Arab. Terbukti dengan telah dilakukannya groundbreaking industri hilirisasi DME di Bukit Muara Enim, Sumatera Selatan pada 24 Januari 2022 lalu.

“Sebagai implementasi rencana tersebut pada 24 Januari lalu, saya telah lakukan groundbreaking industri hilirisasi coal to DME di Bukit Asam. Saya berharap semua rencana investasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Jokowi dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, 13 Mei 2022.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi pada tahap pertama Air Products sudah terealisasi sebesar US$7 miliar atau setara Rp102,4 triliun dari rencana yang sebesar US$15 miliar atau setara Rp219,5 triliun.

“Proyek DME, metanol di Balongan, dan mau membangun juga metanol di Cepu, sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan hasil diskusi Jokowi dengan CEO Air Products terdapat juga rencana pembangunan industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia.

“Sekarang tugasnya adalah pemerintah Indonesia harus segera mengeksekusi. Karena uangnya sudah ada, proyeknya sudah ada.,” ujar Bahlil. 

 

Berita Terkait