Kereta Cepat Jakarta-Bandung Resmi Diguyur APBN Rp4,3 Triliun, KCIC Ungkap Progresnya

02 November 2021 12:39 WIB

Penulis: Aprilia Ciptaning

Editor: Laila Ramdhini

Nampak sejumlah pekerja tengah menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung di kawasan Cikunir Bekasi, Jumat 3 September 2021. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah mendapat persetujuan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan saat ini progres pembangunan proyek KCJB sudah mencapai lebih dari 79%. 

“Selanjutnya, manajemen berkomitmen akan mengebut pembangunan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, 2 November 2021.

Lebih lanjut, Dwiyana menjelaskan rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) juga sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China.

“Kereta tersebut diproduksi dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001,” kata dia.

Untuk diketahui, struktur pembiayaan KCJB adalah 75% dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25% ekuitas, 60% berasal dari konsorsium Indonesia selaku pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia sekitar 15% dari proyek. Sisanya yang sebesar 85% dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa adanya jaminan dari pemerintah Indonesia.

Melansir Antara, PMN yang akan dialokasikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk KCJB sebesar Rp4,3 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiba modal dasar konsorsium. Sedangkan pinjaman CDB diperkirakan mencapai US$4.55 miliar atau setara Rp64,9 triliun.

KCIC sendiri dibentuk pada 2015, terdiri dari PT Pilar Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China Railway Group Limited (CREC). Untuk pembangunan proyek ini, konsorsium Indonesia memiliki 60% saham, sementara konsorsium Cina memliki 40%.

Adapun PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia beranggotakan empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menggenggam kepemilikan saham sebesar 38%, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) masing-masing 25% saham, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) sebesar 12% saham.

“KCJB termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan menggunakan teknologi tinggi. Kedua negara juga melakukan transfer knowledge sehingga para pekerja di Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Dwiyana.

Berita Terkait