Kereta Cepat dan LRT Jabodebek Macet, Sri Mulyani Suntik Rp6,9 Triliun untuk KAI

08 November 2021 23:28 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Amirudin Zuhri

Suasana Stasiun TMII LRT Jabodebek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat menjajal LRT naik dari Stasiun TMII menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur. (Kementerian Perhubungan)

JAKARTA -- Pemerintah menggelontorkan Rp6,9 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) guna memenuhi ekuitas perusahaan yang menyusut akibat terdampak pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2021 yang total berjumlah Rp20,1 triliun. 

"[Ini] Yang tidak ada dalam APBN awal, tapi ini yang ada dari dana SAL 2021," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 8 November 2021.

Dia menjelaskan bahwa suntikan PMN tersebut dibagi menjadi dua segmen yaitu sebesar Rp4,3 triliun untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan Rp2,6 triliun untuk memenuhi biaya proyek LRT Jabodebek.

"Ditujukan untuk LRT Jabodebek yang mengalami cost overrun sebesar Rp2,6 triliun dan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, tujuan untuk kebutuhan memenuhi base equity sebesar Rp4,3 triliun," terangnya.

Bendahara Negara beralasan bahwa di tengah terpaan pandemi COVID-19, PT KAI mengalami kesulitan keuangannya. Dengan demikian, ekuitas perusahaan mengalami penyusutan yang menyebabkan pendanaan untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan perusahaan terhambat.

"Ini proyek KCJB yang tadinya businesss to business dimana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi COVID-19 jumlah penumpang merosot," paparnya.

Pada semester I-2021, ekuitas PT KAI mengalami penyusutan menjadi Rp16,54 triliun dari semula sebesar Rp17,04 triliun dengan liabilitas Rp37,51 triliun. Pada periode yang sama, KAI mencatat kerugian Rp 454,47 miliar. Nilai kerugian menurun 65,90% dari tahun lalu yang mencapai Rp1,33 triliun.

Sri Mulyani berharap dengan dana segar tersebut, PT KAI bisa segera menyelesaikan proyek-proyek yang masih tertunda lebih cepat. "Pemerintah memasukkan Rp4,3 triliun di dalam PT Kereta Api Indonesia di dalam rangka memenuhi base ekuitas awal di dalam menyelesaikan kereta cepat Jakarta-Bandung," ungkapnya.

Progres 79 Persen

Baru-baru ini, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan saat ini progres pembangunan proyek KCJB sudah mencapai lebih dari 79%.

Perusahaan bermaksud mempercepat pengerjaan setelah mendapat guyuran modal segar Rp4,3 triliun dari pemerintah.

"Selanjutnya, manajemen berkomitmen akan mengebut pembangunan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis 2 November 2021.

Dwiyana menjelaskan rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) juga sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China yang diproduksi dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001.

Sebagai gambaran, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terdiri dari dua konsorsium.

Konsorsium Indonesia membentuk perusahan patungan bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan saham 60%. Sementara itu, konsorsium China dipimpin oleh Beijing Yawan HRS Co. Ltd dengan kepemilikan saham 40%.

Konsorsium Indonesia terdiri dari empat BUMN, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menggenggam kepemilikan saham sebesar 38%, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dan PT KAI (Persero) masing-masing 25% saham, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) sebesar 12% saham.

Dalam perjalanan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mengalami pembengkakan biaya sekitar US$1,9 miliar dari pembiayaan awalnya sekitar US$6,07 miliar.

China mula-mula dikabarkan menawarkan pinjaman US$5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun.

Ketika proyek dijalankan biayanya melonjak menjadi US$5,98 atau sekitar Rp84 triliun dalam kurs terkini. Biaya proyek pun belum berhenti membengkak, terakhir kali biaya proyek meningkat menjadi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86 triliun.

Terakhir, pembengkakannya sudah mencapai US$7,9 miliar setara Rp113,1 triliun. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menggelontorkan APBN untuk menalangi biaya yang membengkak, sesuatu yang sejak awal sudah diingatkan pada ahli.*

Berita Terkait