Kementerian PUPR Sudah Belanjakan 48,03% Anggaran

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan realisasi pagu belanja hingga akhir Agustus 2020 telah mencapai Rp41,17 trilliun. Jumlah itu mencakup 48,03% dari total pagu tahun anggaran (TA) 2020 sebesar Rp85,7 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut dialokasikan sesuai prioritas belanja antara lain pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp28,5 triliun, konektivitas sebesar Rp29,6 triliun, permukiman sebesar Rp16,7 triliun, perumahan sebesar Rp7,9 triliun, serta lainnya sebesar 2,9 triliun.

Dalam penjelasannya, total pagu anggaran tersebut setelah dilakukan realokasi anggaaran penanganan COVID-19 sebesar Rp44,58 triliun dari semula Rp120,21 triliun. Namun, Kementerian PUPR mendapat tambahan pagu sebesar Rp1,67 triliun.

“Dari total Rp1,67 triliun tersebut, kami alokasikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp1,36 triliun, program pioritas nasional Rp188 miliar, pengembangan food estate dan kawasan industri Rp125 miliar,” kata Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 1 September 2020.

Selain itu, kata Basuki, terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.

Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah padat karya tunai (PKT). Program ini dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp12,32 triliun dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang.

Menurut Basuki, hingga tanggal 29 Agustus 2020, realisasi program PKT telah mencapai Rp7,16 triliun atau sekitar 58,14%. Adapun program yang sudah terealisasi itu melibatkan tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sekitar 62,98%.

Dia menyampaikan belanja anggaran ini diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini. Misalnya, dapat mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Basuki juga melaporkan prognosis penyerapan keuangan terhadap DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 telah mencapai 97,58% atau sebesar Rp83,62 triliun. Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp2,08 triliun terdiri atas belanja pegawai, sisa loan, dan SBSN yang tidak bisa diserap.

Tags:
alokasi anggaraninfrastrukturKementerian PUPRPAGU belanjapembangunan infrastruktur
wahyudatun nisa

wahyudatun nisa

Lihat Semua Artikel ›

%d blogger menyukai ini: