JAKARTA - Pemerintah akan mengejar target rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/PPPK">PPPK</a>) untuk tenaga kesehatan pada akhir September 2022.Jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tancap gas mengurai permasalahan tenaga non-ASN, termasuk tenaga kesehatan (nakes).“Ini sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya, ini cukup mepet waktunya, harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya. Kita harus melipatgandakan kecepatan bekerja, ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya, Senin, 12 September 2022.Dirinya pun meminta untuk perkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kapan-harga-bbm-subsidi-turun-lagi-ini-kata-menteri-esdm">Kapan Harga BBM Subsidi Turun Lagi? Ini Kata Menteri ESDM</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/pascakenaikan-harga-pertamax-bos-pertamina-akui-masih-jual-rugi-rp-2-ribuan-per-liter">Pascakenaikan Harga Pertamax, Bos Pertamina Akui Masih Jual Rugi Rp2 Ribuan Per Liter</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ternyata-segini-biaya-pemakaman-ratu-elizabeth-ii">Ternyata Segini Biaya Pemakaman Ratu Elizabeth II</a></li></ul>Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen PPPK termasuk untuk tenaga kesehatan, sebagai komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga.“Tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi. Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan,” ujarnya.Menteri Anas menegaskan, pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.“Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas,” ujar Anas.Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. “Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis,” ungkapnya.Bima menerangkan bahwa sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kementerian PANRB. Namun masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi PPPK tahun 2022.“Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan,” pungkasnya.

Capture_Menpanrb.PNG

Pemerintah akan mengejar target rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan pada akhir September 2022.

Rekomendasi

Kejar Target, Menpan RB Bakal Buka Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan Akhir September 2022