JAKARTA –&nbsp;Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di&nbsp;7.904&nbsp;daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T.“Target kita membangun BTS yang difasilitasi lahan oleh para pemerintah daerah hingga kepala desa. Karena kami menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang dilakukan oleh operator telekomunikasi,” kata Anang dalam laman resmi, Selasa 14 Desember 2021.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sarana-menara-towr-tebar-dividen-berapa-jatah-hartono-bersaudara">Sarana Menara (TOWR) Tebar Dividen, Berapa Jatah Hartono Bersaudara?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bank-kookmin-siap-tambah-kepemilikan-hingga-batas-maksimal-bank-bukopin-bakal-cao">Bank Kookmin Siap Tambah Kepemilikan Hingga Batas Maksimal, Bank Bukopin Bakal Cao?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/punya-utang-rp-8-1-triliun-ke-negara-bos-grup-texmaco-janji-lunasi-dalam-7-tahun">Punya Utang Rp8,1 Triliun ke Negara, Bos Grup Texmaco Janji Lunasi dalam 7 Tahun</a></li></ul>Umumnya, operator seluler menggunakan Site Acquisition (SITAC). Namun, pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan.Anang&nbsp;menjelaskan lahan tersebut tetap milik lahan pemerintah daerah tetapi ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana dalam jangka waktu sekitar 10 tahun."Jadi tahun 2021 kita selesaikan 4.200 targetnya. Tahun 2022 sisanya 3.704. Seluruhnya skema pinjam pakai lahan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.“Lokasi BTS berada di tengah desa agar bisa menjaga jangkauan populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Karena prinsip kami saat ini menggunakan Satu Desa Satu Tower BTS yang bisa menjangkau di tengah kampung atau desa tersebut.”Dengan&nbsp;skema ini, pemerintah berhasil membangun 1.682 BTS pada periode empat tahun sebelumnya.&nbsp; Menurutnya, skema itu sangat cepat diterapkan untuk mengejar target pembangunan.“Bisa dibayangkan kalau skema akuisi lahan biasanya prosesnya bisa berlarut-larut, bahkan banyak hal terkait kepemilikan lahan yang belum jelas. Dengan ikut serta dan peran Pemda untuk menyiapkan lahan ini, terbukti hingga kini tidak ada permasalahan yang cukup berarti,” terang Anang.Kominfo menargetkan 4.200 BTS selesai dibangun pada akhir 2021. Hingga kini, perkembangan pembangunan BTS telah mencapai sekitar 60% sampai 70%.Ia juga menegaskan, kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan BTS dapat menghapus total 12.548 wilayah blankspot di akhir 2022.“Sehingga 2023 ke atas kita berpikir&nbsp; bagaimana memanfaatkan internet secara positif untuk fungsinya, kontennya, lalu e-government mulai beroperasi di seluruh desa di Indonesia," kata dia.

ANANDA.png

LAILA.png

Ilustrasi base transceiver station (BTS) di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Ilustrasi BTS .jpg

Kementerian Kominfo dan 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan menara BTS. 

Rekomendasi

Kebut Bangun BTS di 7.904 Lokasi, Kominfo Pinjam Pakai Lahan 14 Pemda