MAKASSAR—Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang menggodok aturan tarif taksi online dinilai dapat menyulitkan perusahaan untuk mengembangkan strategi usaha mereka. Apalagi ketika penetapan tersebut tidak berpatokan kepada mekanisme pasar. 



“Dengan begitu,
biasanya kalau sudah seperti ini perusahaan cenderung stagnan dalam
pengembangannya,” ungkap Abdul Muttalib, ekonom asal Universitas Muhammadiyah
Makassar kepada media, Rabu, 18 Maret 2020.



Bahkan, rencana
penyesuaian tarif yang dinilai bertentangan dengan peraturan Kementerian
Perhubungan PM 118 tersebut, menurut dia, jika diiplementasikan tidak akan
memihak kepada kebutuhan konsumen. Yang paling diuntungkan, lanjut diam hanya
mitra taksi online.



Sebagai
informasi, Pemprov Sulsel saat ini tengah menggodok aturan penyesuaian tarif
taksi online yang merupakan usulan dari Asosiasi Driver Online (ADO)
Sulsel.&nbsp; 



Plt Kepala Dinas
Perhubungan Arafah mengatakan, komunitas driver tersebut menginginkan
adanya penyesuaian tarif untuk 3 kilometer pertama yang selama ini batas
bawahnya Rp3.700 dan batas atas Rp6.500 diminta untuk dinaikkan.



Adanya rencana
pembuatan aturan untuk penyesuaian tarif taksi online di Makassar oleh Pemprov
Sulsel masih menuai sikap pro dan kontra. Bahkan, saat ini aturan penyesuaian
tarif tersebut mulai digodok oleh Biro Hukum Pemprov Sulsel.



<h2>Hindari Perang
Tarif</h2>



Namun demikian,
Abdul menilai penyesuaian tarif tersebut bisa jadi untuk menghindari terjadinya
perang tarif antara perusahaan penyedia jasa taksi online tersebut. Yang
mana menurutnya, fenomena perang tarif juga memberi dampak negatif bagi para
konsumen.



“Permintaan
memang akan naik bila harga rendah, begitu pun sebaliknya. Siapa yang
menerapkan tarif di atas dari kompetitornya pasti itu yang jatuh. Karena itu
perusahaan kompetitor sesungguhnya sebagai alat kendali termasuk penerapan
tarif tinggi yang sudah menjadi hukum pasar.” ungkap dia. 



Kebijakan
pemerintah provinsi untuk mengambil alih penetapan tarif taksi online
menurut Muttalib, sebab moda transportasi online merupakan perusahaan
yang relatif baru keberadaanya. Menurutnya, pengendalian tarif oleh pemerintah
hanya bersifat temporer.



Yang mana bila usaha taksi online berjalan secara kondusif dan masyarakat pengguna atau konsumen bisa menerima dengan baik, maka pada saatnya pemerintah akan menyerahkan mekanisme harga itu kepada pasar. Adapun penyesuaian tarif bisa juga untuk mengakomodasi atau menunggu tanggapan masyarakat.



“Bisa juga untuk
wait and see, bagaimana&nbsp; tanggapan
masyarakat terhadap harga yang layak yang seharusnya diterima masyarakat,”
jelas Muttalib.

taxi-online-sumber-selular-id

MAKASSAR—Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang menggodok aturan tarif taksi online dinilai dapat menyulitkan perusahaan untuk mengembangkan strategi usaha mereka. Apalagi ketika penetapan tersebut tidak berpatokan kepada mekanisme pasar. “Dengan begitu, biasanya kalau sudah seperti ini perusahaan cenderung stagnan dalam pengembangannya,” ungkap Abdul Muttalib, ekonom asal Universitas Muhammadiyah Makassar kepada media, Rabu, 18 Maret [&hellip;]

Rekomendasi

Kebijakan Tarif Taksi Online di Makassar Disebut Tidak Pro Konsumen