JAKARTA—Persoalan pertumbuhan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID-19 disebut bersumber dari ketidakpastian. 



Ekonom Senior INDEF Enny Sri Hartati menilai bahwa selama ketidakpastian tersebut berlangsung, pemerintah akan kesulitan dalam memprediksi dan mengelola perekonomian. Menurut Enny, dalam masa pandemi ini, pemerintah masih memikirkan persoalan ekonomi, alih-alih persoalan kesehatan. 



“Sehingga persoalan yang paling urgen itu bagaimana upaya social distancing itu optimal,” jelasnya dalam diskusi panel yang digelar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rabu, 22 April 2020.



Dalam
mengoptimalkan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan
perlindungan sosial kepada pihak-pihak yang terdampak. 



“Siapa yang harus dilindungi? Kan, enggak harus. Jadi, ini,
kan, seolah-olah pemerintah juga gagap. Padahal, perlindungan sosial itu
objeknya jelas. Pertama, orang miskin sudah pasti. Kedua, yang rentan miskin,” tegas
dia.



Enny mengaku, meski belum ada data yang memadai terkait dengan
kelompok rentan miskin, kriteria tersebut dapat diidentifikasi dengan mudah,
yakni pekerja dengan penghasilan harian. 



“Dengan kriteria itu, masak iya, sih, untuk
mengidentifikasi itu sangat sulit?” jelasnya.



Dia meyakini, apabila perlindungan sosial disalurkan secara
maksimal kepada pihak yang dimaksud, imbauan pemerintah untuk tetap
beraktivitas di dalam rumah demi mencegah penyebaran COVID-19 akan terealisasi
dengan baik.



Kelompok lain yang menurut Enny perlu untuk mendapatkan
perlindungan sosial, yakni pekerja yang menerima pemutusan hubungan kerja (PHK)
dari perusahaan yang terpaksa harus berhenti beroperasi. 



“Data ini sangat mudah dan pasti valid karena pasti dimiliki
oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK,” tambah Enny.



Enny melanjutkan, setelah pemerintah berhasil menyalurkan
bantuan kepada kelompok miskin dan rentan miskin, pemerintah dapat menjamin pasokan
kebutuhan pokok bagi kelompok menengah.



“Sehingga, kalau ini dilakukan, maka kelompok terbawah
yang rentan miskin dan korban PHK tadi bisa lebih aman dan lebih tenang. Sementara
masyarakat yang masih bisa menolong dirinya sendiri juga tercukupi,” imbuhnya.



Jika kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran
pandemi COVID-19 kurang berjalan dengan baik, Enny memprediksikan pandemi tidak
akan selesai hingga Juni nanti.



“Kalau ini semuanya kondusif seperti itu, maka, paling tidak akhir Mei, covid ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Tapi, kalau kebijakannya enggak fokus, ambigu, dan sebagainya, khawatir kita, ini Mei, Juni enggak akan selesai,&#8221; ujarnya..

Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden Joko Widodo memimpin dua ratas yakni antisipasi mudik lebaran dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan laporan Tim Gugus Tugas Covid-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

layar-menampilkan-rapat-terbatas-ratas-melalui-konferensi-video-yang-dipimpin-presiden-joko-widodo-dari-istana-bogor-di-ruang-wartawan-istana-kepresidenan-jakarta-senin-30-3-2020

JAKARTA—Persoalan pertumbuhan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID-19 disebut bersumber dari ketidakpastian. Ekonom Senior INDEF Enny Sri Hartati menilai bahwa selama ketidakpastian tersebut berlangsung, pemerintah akan kesulitan dalam memprediksi dan mengelola perekonomian. Menurut Enny, dalam masa pandemi ini, pemerintah masih memikirkan persoalan ekonomi, alih-alih persoalan kesehatan. “Sehingga persoalan yang paling urgen itu bagaimana upaya social [&hellip;]

Rekomendasi

Kebijakan Pemerintah Ambigu, INDEF: Pandemi Berlangsung sampai Juni