Sekitar 80 persen menteri dalam struktur kabinet dan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid dua adalah wajah baru. Kabarnya begitu dan tampaknya mulai lebih menarik diperbincangkan ketimbang proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;



Soal kabinet baru itu bisa jadi menjadi salah satu tren tema obrolan saat silaturahim Lebaran 2019.



Membicarakan sengketa suara lebih melelahkan. Setara lelahnya proses panjang politik mulai dari pra pencoblosan, hari pencoblosan, proses penghitungan, pengumuman hasil penghitungan, proses sengketa di MK, sidang putusan MK, penetapan pemenang Pilpres, sampai pelantikan.



Kapan pelantikannya? Dijadwalkan Oktober 2019. Artinya, sejak hari pencoblosan pada 17 April 2019 sampai Oktober 2019 ada jeda waktu sekitar enam bulan. Setengah tahun!



Padahal, dengan bantuan ilmu pengetahuan kita sudah bisa tahu gambaran pemenang Pemilu. Sejak beberapa Pemilu sebelumnya pun begitu. Dengan cara&nbsp;quick count.&nbsp;



Toh faktanya, hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak beda jauh dengan itu. Sama seperti tahun-tahun lalu.



Apa yang bisa dilakukan dunia usaha dan bidang lainnya selama setengah tahun? Banyak. Terlalu sayang untuk dilewatkan hanya karena vakum menanti ketidakpastian politik.



Maka banyak pihak memilih “move-on” dengan berharap pada gambaran susunan kabinet baru dari Jokowi. Formasi menteri yang paling ideal sesuai harapan masing-masing industri berkaitan dengan setiap kementerian.



Meskipun tidak jauh dari sekadar bocoran (lebih tepatnya, harapan) formasi, gambaran susunan kabinet itu penting bagi pelaku usaha. Termasuk bagi pelaku investasi di industri pasar modal Indonesia.



Terlepas dari seberapa besar akurasi gambaran struktur kabinet baru itu, publik tetap butuh. Walaupun pada saat yang sama mereka sadar bahwa itu tidak akan sepenuhnya benar bahkan sebagiannya akan dinilai “ngaco”.



Wajah Baru



Formasi menteri baru akan dimulai pada proses reshuffle dalam waktu dekat ini. Dari situ akan terlihat gambaran awal formasi kabinet berikutnya dan bertahap sampai lepas pelantikan.



Tapi, sesuai pengalaman sebelumnya, perombakan kabinet merupakan hal biasa dan bisa terjadi secara cepat di bawah kepemimpinan Jokowi. Bisa berubah tanpa jadwal menyesuaikan kebutuhan dan performa masing-masing menteri.



Sementara itu, informasi kami terima, sekitar 80 persen susunan kabinet adalah wajah baru. Ini bukan tebakan meskipun juga sangat mungkin salah.



Wajah baru dimaksud pun masih multitafsir. Bisa jadi memang benar-benar sosok baru. Bisa juga sebagiannya merupakan wajah lama namun bertukar posisi dan bisa juga acak ulang dari wakil menteri menjadi menteri lalu sebaliknya.



Apapun itu tentu diarahkan agar kinerja pemerintah jadi lebih baik. Presiden sebagai pemimpin tertinggi mencari para menteri yang satu visi, satu hal yang sempat sulit diwujudkan pada awal kepemimpinan Jokowi pada 2014.



Jokowi dan timnya tentu sedang meracik dan mencari para kandidat menteri. Para pihak juga mulai banyak “menjajakan” jagoannya agar bisa dipilih jadi menteri. Berbagai macam cara tentunya.



Tapi, melihat pengalaman, yang gencar “promo” apalagi menggadang-gadang dirinya calon menteri biasanya justru tidak jadi. Model begitu malah hampir pasti gagal. Pilih lah cara paling elegan, jangan vulgar.



Kabinet Zaken&nbsp;



Kabinet zaken atau zaken cabinet atau apapun istilah sejenis lainnya merupakan harapan masyarakat secara umum. Kabinet yang jajaran menterinya merupakan para ahli di bidangnya masing-masing.



Biasa juga disebut kabinet professional. Menteri professional. Nah berkaitan dengan ini, kita mesti bijak ketika membedakannya dengan menteri yang berasal atau merupakan utusan partai politik (parpol).



Penulis termasuk yang setuju bahwa dikotominya bukan antara menteri professional dengan menteri dari parpol. Seolah menteri dari parpol itu bukan seorang professional.



Padahal, menteri dari parpol adalah keniscayaan. Tidak bisa dihindari pada beberapa pos kementerian seperti berlaku selama ini.



Maka pemisahan menteri professional vs menteri parpol sudah harus dihentikan. Bukan saja karena terasa tidak fair tetapi justru untuk memotivasi para parpol itu sendiri. Supaya terdorong untuk menyiapkan individu terbaik dan bila perlu lebih baik dibandingkan dari non parpol.



Pemisahan terbaik adalah menteri non parpol vs menteri parpol. Keduanya wajib sama-sama professional dan ahli.&nbsp;



Maka susunan kabinet pemerintahan Jokowi kali ini mengerucut pada kompetensi dengan fundamental professional dan ahli itu. Menuju zaken cabinet sesuai ekspektasi.(*)

Salah satu formasi kabinet Jokowi &#8211; JK periode 2014 &#8211; 2019. Foto: internet

kabinetjokowi

Sekitar 80 persen menteri dalam struktur kabinet dan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid dua adalah wajah baru. Kabarnya begitu dan tampaknya mulai lebih menarik diperbincangkan ketimbang proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Soal kabinet baru itu bisa jadi menjadi salah satu tren tema obrolan saat silaturahim Lebaran 2019. Membicarakan sengketa suara lebih melelahkan. Setara [&hellip;]

Rekomendasi

Kabinet Baru Jokowi